Koordinator Kopertis : Kita Patuh Pada Putusan Hakim TUN

PEMATANGSIANTAR | DNA - Koordinator Kopertis Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, Prof.DR.Dian Armanto, MPd. MA.MSc.Phd mengatakan, soal siapa Rektor Universitas Simalungun (USI) yang sah, pihak Kopertis masih harus menunggu hasil pemilihan ulang Rektor sebagaimana diperintahkan melalui putusan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Medan baru lalu.
                
Penjelasan Koordinator Kopertis itu dikemukakan menanggapi pertanyaan, perihal gejolak yang terjadi di USI terkait siapa sebenarnya Rektor USI yang sah dan terdaftar di Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh.“Ya kita tunggu hasil pemilihan ulang Rektor USI, sebagaimana diperintahkan hakim PTUN dalam putusannya baru lalu,” katanya.
                
Demikian juga ketika ditanya bahwa Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh awal 2013 ada menerbitkan buku Direktori Perguruan Tinggi Swasta, dimana dalam lembar buku Direktori terbitan tahun 2013 itu tertulis Pengurus Yayasan USI, terdiri dari Ketua, Drs.Karmidin C.Sinaga, Sekretaris Jenriswandi Damanik SH.MH, Bendahra Lerman Saragih, Rektor ,  Drs.Hisarma Saragih SH.MHum, Wakil Rektor I, II dan III masing-masing, Drs.Marlan MSi, Drs Anggiat Sinurat dan Rahamen Saragih SH.MHum.

“Buku itu disiapkan awal Januari, jadi data lama yang dipakai, masih apa adanya. Saya janji akan menggantinya tahun depan dengan yang baru, sesuai hasil pemilihan Rektor baru,” katanya melalui pesan short massage service (SMS) menanggapi isi buku Direktori PTS Sumut-Aceh itu.

Sementara, Muslim Muis SH.MH selaku kuasa hukum Prof.DR.Amrin Saragih yang menggugat Rektor USI, Hisarma Saragih (tergugat rekonvensi) dan Pengurus Yayasan USI (tergugat) dalam perkara perdata pencalonan Rektor USI, mengatakan, apa yang dilakukan pihak Hisarma Saragih dengan membuat pengumuman isi buku Direktori PTS yang tujuannya seolah-olah merekalah pengurus Yayasan USI yang sah, itu merupakan tindakan yang salah alamat dan tidak berdasar pada hukum.

Karena dalam perkara di PTUN Medan itu, kliennya Prof.DR.Amrin Saragih telah dimenangkan majelis hakim dengan putusan memerintahakan Panitia Pemilihan Calon Rektor USI untuk melakukan pemeilihan ulang Rektor USI. Selain itu menyatakan bahwa jabatan Hisarma Saragih sebagai Rektor USI cacat secara juridis.

“Dalam Negara hukum seperti Indonesia, putusan pengadilan adalah putusan tertinggi dalam hukum. Artinya, buku Direktori itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa, apalagi kalau sampai dijadikan pedoman untuk menentukan sah tidaknya jabatan Rektor USI. Kita sebagai warga Negara, dan berada di lingkungan intelek harus berperan aktif memasyarakatkan kesadaran hukum,” kata Muslim Muis.

Sebelumnya, kuasa hukum Hisarma Saragih dkk, Sarles Gultom SH.MH kepada KONSTRUKTIF menjelaskan, putusan PTUN Medan itu belum dapat dilaksanakan karena pihaknya sudah resmi melakukan upaya banding, dengan demikian katanya putusanPTUN Medan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap (belum inkrah).

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dalam putusannya, Selasa (9/7) mengabulkan gugatan Prof.DR.Amrin Saragih MA dan menolak eksepsi tergugat, Drs.Karmidin C Sinaga yang mengaku sebagai Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (USI) dan tergugat intervensi, Drs.Hisarma Saragih MHum yang mengaku sebagai Rektor USI.

Pada persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Herman Bahea SH beranggotakan Yarman SH.MH dan Lusinda Panjaitan SH.MH serta Panitera Pengganti Mardiana SH, dalam putusannya membatalkan objek perkara tentang pengangkatan Rektor USI, selanjutnya memerintahkan tergugat dan tergugat intervensi untuk melaksanakan pemilihan ulang Rektor USI.

Prof.DR.Amrin Saragih MA melalui kuasa hukumnya, Muslim Muis SH, Suryono SH dan Viktor Mansur Aritonang SH kepada KONSTRUKTIF menjelaskan, adapun putusan majelis hakim PTUN Medan itu, isinya, menyatakan batal SK Pengurus Yayasan USI No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor USI Periode 2012-2-16 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs.Hisarma Saragih SH.MHum.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK No.2504 tersebut dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Rektor USI Periode 2012-2016. Menolak gugatan penggugat selebihnya, menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara sebesar Rp380.000. (DNA|herman maris)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi