Kongres Pancasila Usulkan Sertifikasi Guru Pancasila

YOGYAKARTA | DNA - Hasil kongres Pancasila ke-5 yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada melahirkan beberapa butir rekomendasi strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Beberapa butir rekomendasi tersebut menegaskan perlunya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dapat dilakukan lewat pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Namun demikian, lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter nilai pancasila.

“Pendidikan nilai-nilai pancasila sudah saatntya diajarkan secara inovatif dan meyenangkan. Lagu-lagu perjuangan, lagu wajib nasional dan daerah seharusnya lebih banyak diperdengarkan ke siswa,” kata Susanti, salah satu peserta perwakilan kongres saat membacakan hasil kesimpulan strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penutupan Kongres Pancasila V di Balai Senat UGM, Sabtu (1/6).

Yang tidak kalah penting menurut Djoko Soewindi, salah satu peserta kongres yang lain, mencermati kemerosotan pengamalan nilai-nilai pancasila perlu dilakukan evaluasi kompetensi guru dan dosen pengajar pancasila. Karena itu diusulkan adanya sertifikat kompetensi dosen pengajar Pancasila dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) studi pancasila. “Di kampus, sebaiknya ada kursus bersertifikasi bagi dosen pengajar Pancasila dan unit mahasiswa pancasila,” ujarnya.

Lembaga sosial politik juga perlu diperkuat peran dan fungsinya dalam pembudayaan nilai-nilai pancasila dalam merespon dampak negatif ideologi kapitalis dan sosialisme komunis. Oleh karena itu perlu dibangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mendidik masyarakat lebih cerdas secara ideologis. “Termasuk juga pendidikan anti korupsi,” tambahnya.

Selain itu, strategi pembudayaan nilai-nilai pancasila juga dilakukan secara konsisten dalam produk hukum perundang-undangan. “Harmonisasi dalam proses legislasi maupun ratifikasi penyusunan hukum harus mempertahankan hukum tertulis yang ada dalam masyarakat Indonesia dan nilai pancasila,” kata Dosen Filsafat UGM, Laily Mutmainah. (sam/ugm)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi