Pemko Medan Diminta Selektif Tempatkan Kepala Sekolah

MEDAN | DNA -  Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dra Hj Srijati Pohan minta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan selektif dalam menempatkan Kepala Sekolah (Kepsek), sebab salah angkat akan berdampak kepada kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
    
"Selama ini Pemko Medan kerap melakukan bongkar pasang terhadap Kepsek, sehingga dapat menggangu kestabilan proses belajar mengajar di sekolah,"ujar Srijati Pohan kepada wartawan di Medan.

Politisi perempuan Partai Demokrat ini mengatakan, tingginnya angka ketidaklulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2013, selain dipicu carut marutnya pendistribusian naskah ujian, bongkar pasang Kepsek ini juga dapat dikatakan salahsatu penyebabnya.

Karena lanjut anggota dewan yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) I ini, dengan seringnya gonta ganti Kepsek, tidak ada kenyaman bagi para Kepsek untuk bekerja, padahal  berdasarkan peraturan, pergantian Kepsek dapat dilakukan setiap 4 tahun sekali, kecuali dalam keadaan mendesak.

"Untuk itu kita berhadap kepada Pemko Medan, pengangkatan Kepsek harus benar-benar selektif sesuai dengan kreterianya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, sehingga dapat mengganggu kestabilan prosess belajar mengajar,"ujarnya.

Contoh lanjut Srijati, Kepala Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 18 yang diketahui bermasalah dengan para guru di sekolah tersebut, bukannya dicopot, malah dimutasi ke sekolah lain, inikan tidak pas, karena bisa saja pola yang diterapkannya di SMAN-18 kembali akan dilakukannya di sekolahnya yang baru.

Terkait tingginnya angka ketidaklulusan UN tahun 2013,  khususnya di Sumatara Utara (Sumut) dengan persentase  mencapai 2,51 persen, sedangkan tahun 2012 angka ketidaklulusan UN SMA hanya berkisar 0,08 persen, Ketua Komisi B DPRD Medan ini mengatakan harus dijadikan bahan evaluasi bagi Kementrian Pendidikan Nasional (Kepmendiknas), sebab carut marutnya naskah UN ini juga menjadi salahsatu penyebab tingginya angka ketidaklulusan ini, papar Srijati.

"Kedapan kita berhadap UN ini tidak menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orangtua dan murid, sehingga harus ada evaluasi bagi Kemendiknas baik menyangkut perubahan paket, pendistribusian naskah soal dan lainnya,"sebut Srijati.

Disinggung soal Penerimaan Siswa  Baru (PSB) tahun 2013, Srijati mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada kesepakatan dengan Dinas Pendidikan tentang pola apa yang akan digunakan dalam PSB tahun 2013 ini, sebab sejauh ini belum ada koordinasi antar Komisi B DPRD Medan dengan Disdik Kota Medan.

"Sejauh ini belum ada kesepakatan antar Komsi B DPRD Medan dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, sehingga kita juga belum tahu pola apa yang akan diterapkan dalam PSB tahun ajaran 2013 ini, "ujar politisi perempuan yang satu ini.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi