Pelaku Usaha Mikro Tidak Pernah Manfaatkan Lembaga BKPM

BINJAI | DNA - Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Elyuzar Siregar, SH, M.Hum, membuka sosialisasi terkait kebijakan di bidang Penanaman Modal di dalam negeri kepada dunia usaha dan non dunia usaha di graham hotel Kardopa Jl.S.Hasanuddin Binjai.

Dalam sosialisasi ini hadir Direktur kerjasama Regional BKPM Ir. Rizal Indomo Nazaruddin, M.BA, Kasubbid Pengembangan promosi BKPM Andi Maulana, anggota DPR RI komisi VI Imran Muktar, pimpinan Bank BRI dan Bank Sumut, pelaku usaha UMKM, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ismail Ginting, S.Pd.

Walikota dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekdako mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pengetahuan bagi aparatur Pemko Binjai, para pengusaha, masyarakat tentang penanaman modal dalam negeri, standar penanaman modal dan tata cara memperoleh perizinan dan non perizinan penanaman modal.

"Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penanaman modal telah diatur dengan jelas dengan menekankan pada kerjasama penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian, pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelatihan penanaman modal," katanya.

Sementara itu, menurut Ir. Rizal Indomo Nazaruddin selaku nara sumber mengatakan bahwa selama ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mengurus investasi asing yang masuk ke dalam negeri sehingga pelaku usaha mikro tidak pernah memanfaatkan lembaga BKPM untuk memajukan usahanya.

Disisi lain menurut Andi Maulana dalam paparannya mengatakan bahwa BKPM dianggap pelaku usaha merupakan lembaga penyalur pinjaman usaha. BKPM hanya memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat provinsi sehingga akan sulit menjangkau pelaku usaha dalam berinvestasi.

Penegasan soal kucuran pinjaman menurut Imran Muktar dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan wakil rakyat, banyak potensi yang dimiliki kota Binjai akan dapat berkembang dengan adanya pinjaman lunak yang berada di pusat .

Pelaku usaha mengharapkan agar BKPM dalam memberikan perizinan tepat waktu, cepat dan gratis. Pemberian perizinan yang cepat dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT sehingga biaya akan murah dan cepat, serta dapat disingkronkan dengan perbankan. (sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi