Tiga Masalah di Ranperda Perusahaan Daerah Jadi Perhatian

MEDAN | DNA - Tiga masalah pokok dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Daerah (PD Pembangunan, PD. Pasar, dan PD RPH) menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, tiga masalah tersebut diantaranya adalah soal Sumberdaya Manusia (SDM), pengelolaan perusahaan dan  persoalan Badan Pengawas.

“Kami menyampaikan tentang muatan draft ranperda ini yang secara umum kami tujukan untuk ketiga renperda yang diajukan – kecuali kami sebutkan khusus- ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami ,” ungkap Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Zulmorado Slawat Siregar kepada wartawan di Medan.

Yang pertama, dikatakan Zulmoradi adalah  sumber daya manusianyadan hal tersebut tercermin dalam struktur manejemen atau direksi.

“Kami mengusulkan menambah ayat dalam pasal yang mengatur tentang syarat menjadi anggota direksi  yaitu anggota direksi bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik manapun. jika, anggota dan/atau pengurus partai politik ingin menjadi anggota direksi perusahaan daerah maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan/atau kepengurusan dalam partai politik tersebut yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sebelum masa perekrutan anggota direksi. Terhadap hal ini, kami minta tanggapan Pemko Medan,” ungkap Zulmorado.

Masalah yang kedua adalah soal tunjangan untuk anggota direksi. mengelola perusahaan yang berorientasi pada keuntungan harus menerapkan punishment and reward.

“Ketika perusahaan mengalami kerugian apa alasan anggota direksi mendapatkan dana tunjangan. oleh karena itu, kami mengusulkan penambahan ayat dalam pasal 19 tentang penghasilan direksi yaitu : anggota direksi mendapat tunjangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) jika perusahaan mampu membukukan neraca positif di akhir tahun berjalan. terhadap hal ini, kami minta tanggapannya,” jelasnya.

Persoalan ketiga, kata Zulmoradi pihaknya mengusulkan penambahan ayat dalam pasal 27 tentang badan pengawas yang mengatur tentang syarat menjadi anggota badan pengawas yaitu : anggota badan pengawas bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik manapun. jika, anggota dan/atau pengurus partai politik ingin menjadi anggota badan pengawas perusahaan daerah maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan/atau kepengurusan dalam partai politik tersebut yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sebelum masa perekrutan anggota badan pengawas. ”Terhadap hal ini, kami juga minta tanggapan Pemko Medan,” jelasnya.

Kepada wartawan, Zulomoradi juga meminta seluruh pihak yang akan membahas ranperda ini agar melakukan dengar pendapat dari kelompok – kelompok masyarakat yang berkaitan dengan ranperda ketiga ini guna menerima masukan demi kesempurnaan ranperda ini.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi