Kapolri Diminta Copot Kapolres Pelabuhan Belawan

MEDAN | DNA - Senin kemarin (22/4/2013) kita mendapatkan informasi bahwa Selasa (23/4/2013) Polres Pelabuhan Belawan akan melakukan rekonstruksi terkait kasus tindak pidana Muslim Rohingya yang terjadi di Rudenim Belawan.  Saat ini para tersangka merupakan tahanan Polres Pelabuhan Belawan yang dititipkan di Mapolda Sumatera Utara.

Demikian dijelaskan Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (Paham) Indonesia Cabang Sumatera Utara Dodi Candra, SH. MH didampingi kepala Humasy BKM Raudatul Islam Jalan Putri Hijau Kelurahan Silalas Belakang Hotel Emerald Garden Sugandhi Siagian, SH. Rabu (24/4/2013) di sekretariat BKM.

Dikatakan Dodi, Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Paham sebagai tim penasehat hukum yang syah sesuai Surat Kuasa yang ditandatangani dan diberikan pada 9 April 2014.  Salah seorang tersangka dari 17 tersangka Muslim Rohingya yang memberikan kuasa tersebut adalah Muhammad Jabbar kepada 15 anggota tim advokat.

Berdasarkan surat kuasa para Muslim Rohingya tersebut tim pembela hukum pada Selasa (23/4/2014) kemarin segera menghadiri rekontruksi (reka ulang) kasus tindak pidana yang melibatkan Muslim Rohingya para pengunsgsi pencari suaka politik di Indonesia tersebut .  Mengacu kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seorang atau beberapa orang tersangka berhak di damping pengacara/ advokat tim pembela hukum disetiap tingkatan pada proses hukum.

Namun, kata Dodi,  diperoleh informasi bahwa sebelumnya Polres Belawan dalam pengusutan kasus tindak pidana yang mengakibatkan tewasnya 8 Budha Myanmar yang merupakan para perampok ikan di perairan Indonesia ini, telah menghunjuk pengacara (pengacara versi polisi – red). Tetapi para pengungsi Muslim Rohingya tersebut telah mencabut surat kuasanya, mereka tidak ingin didampingi pengacara atas hunjukan polisi (Tim Pengacara dari Biro Bantuan Hukum – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal (BBH – LPMM yang di koordinatori Marasakti Siregar, SH.  – red).

Lebih lanjut dijelaskannya, proses hukum Muslim Rohingya ini dalam perjalanannya mencuatkan  “keanehan”  karena kepada tim pengacara hujukan polisi telah dikirimkan pemberitahuan para tersangka telah mencabut kuasa hukumnya yang telah disampaikan dan diterima staff LBH Apik Medan pada Senin (22/4/2013).  Pencabutan Surat Kuasa Hukum Muslim Rohingya tersebut juga telah disampaikan ke Polres Pelabuhan Belawan.

Berarti tim kuasa hukum BBH – LPMM tidak berwenang dan berhak lagi untuk menangani kasus Muslim Rohingya ini. Namun faktanya sebagaimana informasi akurat yang kami peroleh pihak Polres Belawan dan tim pengacara hukum BBH – LPMM tetap menjalankan rekonstruksi antara jam 10 hingga jam 12 pada Selasa (23/4/2013) di Mapolres Belawan.   

“Tidak ada dasar hukum Polres Belawan untuk menolak Tim Pengacara Muslim dan Paham untuk mendampingi Muslim Rohingnya dalam rekontruksi (reka ulang peristiwa) kasus tersebut.  Berdasarkan perintah langsung Kapolres Pelabuhan Belawan tidak boleh ada seorangpun tamu yang diperkenankan masuk. Proses rekonstruksi yang dilakukan Polres Belawan tersebut cacat hukum,” urai Dodi.

“Tim Pengacara Muslim dan Paham yang ditunjuk para kaum Muslim Rohingya dan Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara untuk menangani kasus tindak pidana yang melibatkan 17 orang Muslim Rohingya tersebut dengan tegas menyatakan  rekonstruki tersebut cacat hukum dan mesti diulang.  Terhadap aparat kepolisian yang atas perintah Kapolres Belawan melakukan “hambatan dan penghentian”  terhadap tim pengacara Muslim akan dilaporkan ke Kapoldasu, ke Kapolri, Komisi III DPR – RI, Kompolnas,  Presiden RI dan kesemua pihak instansi terkait.

Laporan atau surat pengaduan tersebut meminta Kapolres Pelabuhan Belawan akibat perbuatannya menghalang-halangi penegakan hukum dan melakukan diskriminasi hukum diwilayah kerjanya agar diproses secara hukum dan ditindak tegas.  Kita meminta aparat instansi berwenang (Kapolri dan Kapolda - red) memberikan perhatian serius dan memecat oknum Kapolres Pelabuhan Belawan tersebut dalam waktu sesegera dan sesingkat-singkatnya karena telah memberikan perintah yang melawan hukum terhadap bawahannya,” tegas Dodi.(sam/sugandhi)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi