Hentikan Kenaikan Tarif Pelayanan di RS Pirngadi

MEDAN | DNA - Komisi B DPRD Medan tampaknya meradang.Pasalnya,rekomendasi penundaan kenaikan tarif pelayanan diabaikan alias tak diterge manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) dr Pirngadi Medan.Menyikapi  “ kebebalan” manajemen itu Komisi B meminta manajemen untuk menghentikan kenaikan tarif pelayanan  karena sangat memberatkan masyarakat.

Penegasan itu dikemukakan anggota Komisi B DPRD Medan Drs Paulus Sinulingga kepada wartawan di gedung sementara DPRD Medan jalan Gunung Krakatau,Kamis (14/3/2013) menanggapi adanya keluhan masyarakat menyusul sikap manejemen yang ngotor memberlakukan kenaikan tarif baru berdasarkan Peraturan Walikota Medan No 5 tahun 2013 tertanggal 17 Januari 2013.

“ Ada masyarakat yang merasa keberatan karena manejemen memberlakukan tarif baru untuk pendaftaran layanan pasien umum yang sebelumnya Rp.10.000 menjadi Rp 15.000.Namun,warga Medan itu tidak punya pilihan karena harus berobat.Inikan sudah salah satu bukti masyarakat keberatan dengan kenaikan tariff itu untuk itu kita minta kenaikan tariff dihentikan “ tegas Paulus.

Menurut Paulus,kenaikan tariff itu tidak memiliki payung hukum karena tidak sesuai dengan UU Rumah Sakit dan UU Pelayanan Publik.Namun,uniknya managemen tetap bersikukuh untuk menaikkan tariff mengacu kepada Permendagri Nomor 61 dan Perwal No 5 tahun 2013 tertanggal 17 Januari 2013.Padahal dalam hal kenaikan tariff itu harus ada kordinasi  dengan Dewan.

Penghentian kenaikan tariff ujar Paulus merupakan sebuah solusi menunggu adanya sinkronisasi dengan Dewan.Sebab,kenaikan PB B saja bisa direvisi.Sembari menungu Komisi B melakukankonsultasi dengan Kemendagri sebaiknya bagian hokum Pemko Medan melakukan kajian-kajian sehingga  keberatan masyarakat tidak sampai menimbulkan ekses yang tidak baik.

Salah seorang warga Medan,Sudirman mengungkapkan kekecewaannya atas kenaikan tarif pendaftaran layanan pasien umum yang sebelumnya Rp.10.000 menjadi Rp 15.000.” Mungkin bagi mereka yang punya uang kenaikan ini tidak masalah tetapi bagi kami yang hidupnya pas-pasan ini sudah berat.Jika ditinjau dari tingkat perekonomian kita layak masuk JPKMS “ katanya.

Menurut Sudirman,seharusnya sebelum diberlakukan kenaikan tariff terlebih dahulu dibenahi atau ditingkatkan etos kerja para pegawai baik tenaga medis maupun non medis. “ Lihat saja,sampai saat ini dokter di poli belum masuk tepat waktu.Hingga pukul 10.00 masih ada pasien rawat jalan yang belum dilayani karena dokter belum ada di poli “ ujarnya.

Belum lagi minimnya fasilitas seperti tidak tersedianya kursi atau tempat duduk di apotik instalasi rawat jalan.Bagi pasien yang menebus obat di apotik yang berada di gedung baru ini terpaksa harus berdiri menunggu obat diberikan petugas.” Bagi kami yang sudah tua ini tidak tahan lagi berdiri sebaiknya disediakanlah tempat duduk “ ujar.

Selai n masalah kenaikan tariff layanan dan minimnya fasilitas ternyata tariff parkir kenderaan juga termasuk mahal di RS Pirngadi Medan.Pengelola parkir memberlakukan tariff  diluar ketentuan.Artinya,tariff yang diberlakukan melanggar Perda No 7 Tahun 2002 tentang retribusi parkir kenderaan bermotor.

Untuk pengendara sepeda motor atau roda dua pengelola parkir mengenakan tariff sebesar Rp 1000 pada siang hari dan pada malam hari tariff parkir dikenakan Rp 2000 padahal dalam karcis parkir tertera tariff sebesar Rp 500 sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2002 tentang retribusi parkir kenderaan bermotor.

“ Tarif ini sudah berlangsung lama namun tidak ada pengendara yang berani complain atau keberatan karena petugasnya berwajah seram dan terkadang tidak memakai tanda pengenal seperti petugas parkir  ditempat lain yang mengenakan baju resmi (uniform) dari Dinas Perhubungan atau BPP dulu “ ujar seorang keluarga pasien.
 
Menyikapi tariff parkir yang tidak sesuai dengan Perda ini,anggota Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong sangat menyesalkan sikap pengelola parkir tersebut. “ ini sudah menyalah,kita minta Dishub untuk menindak pengelola parkir di RS Pirngadi Medan.Jika itu yang terjadi sudah lebih besar uang  masuk ke oknum pengelola parkir dari pada ke PAD Medan.Ini tidak bias terjadi.” Katanya.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi