Satma IPK Tuding Ada Diskriminasi dalam Kasus Rahudman

MEDAN | DNA - Satma Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Medan menilai penegakan hukum terhadap kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 1.590.944.500 sangat diskriminatif karena salah satu tersangkanya, Drs. Rahudman Harahap hingga saat ini masih bebas sementara tersangka lain yakni, Amrin Tamhunan sudah ditahan.

Hal itu dikatakan puluhan anggota Satma IPK yang berunjuk rasa di DPRD Medan, Rabu (27/2/2013). Mereka mendesak DPRD Medan untuk melakukan rapat paripurna untuk memberhentikan Rahudman sebagai Walikota Medan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Oktober 2010.

"Kami mendesak DPRD Medan untuk melakukan rapat paripurna pemberhentian Drs. Rahudman Harahap sebagai Walikota Medan, karena kami tidak mau dipimpin oleh seorang koruptor," teriak Kh. Megah Miko, Koordinator aksi.

Selain itu massa yang datang lengkap dengan alat pengeras suara ini juga membeberkan, setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 27 Januari 2011 ternyata dana yang diduga dikorupsi oleh Rahudman mencapai Rp. 13,8 Milyar yang berasal dari pos Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

"Kita sangat prihatin kenapa sudah 2 tahun lebih ditetapkan menjadi tersangka Rahudman Harahap tidak ditahan. Bagaimana mungkin pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan efektif apabila tersangka korupsi tidak ditahan seperti halnya tersangka Drs. Rahudman Harahap," teriaknya.

Puluhan massa Satma IPK yang berunjuk rasa di luar pagar gedung sementara DPRD Medan di Jalan Krakatau No. 17 A itu kemudian ditemui oleh Burhanuddin Sitepu dan Porman Naibaho anggota DPRD Medan dari Komisi A didampingi Kabag. Humas DPRD Medan, Yuslizar.

Kepada pengunjuk rasa kedua anggota dewan itu mengatakan, sangat menghargai gerakan mereka, namun keduanya tidak bisa membuat keputusan terhadap permintaan mahasiswa untuk memparipurnakan Rahudman.

"Kita sangat menghargai gerakan dari Satma IPK, dan kita akan menyampaikan aspirsi ini ke atasan kami yakni Ketua DPRD Medan," kata Burhan.

Usai mendengar penjelasan kedua anggota DPRD Medan itu, massa Satma IPK membubarkan diri dengan tertib. Unjuk rasa yang berlangsung sekira 1 jam itu sempat memacetkan Jalan Krakatau karena massa pengunjuk rasa menutup salah satu badan jalan.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi