Dana Hibah Ditunggu KPK

SIMALUNGUN | DNA - Adanya dugaan penyalahgunaan penyaluran puluhan miliar rupiah dana hibah di Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2012 mengemuka dalam seminar sehari “cegah dan tangkal korupsi’ yang digelar Trias Politika dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Siantar Hotel, Kota Pematangsiantar.
            
Berbagai dugaan korupsi disampaikan dalam seminar. Salahsatunya tentang pembagian dana hibah yang dipertanyakan Ketua Umum DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu. Soal dana hibah ini ditanggapi serius anggota KPK, Guntur Kusmeiyono.   Bahkan usai seminar tukas Jansen Napitu, Senin (10/2) anggota KPK itu sempat berbicara serius dirinya membicarakan dana hibah tersebut. Kepada Napitu, anggota KPK itu meminta agar permasalahannya disampaikan ke KPK.
            
Dalam pembicaraannya dengan anggota KPK, Jansen Napitu menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam penyaluran dana hibah yang nilainya puluhan miliar di Kabupaten Simalungun.  Kejanggalan-kejanggalan penyaluran dana hibah itu, sebut Jansen Napitu diduga melanggar Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD dan Permendagri No 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 tahun 2011.
            
Bunyi Pasal 22 ayat (1) dijelaskan, pemerintah daerah dapat member dana Bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan ayat (2) mengatakan, pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
            
Kemudian Pasal 23 menegaskan lagi, Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) meliputi, antara lain individu, keluarga dan masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis social, ekonomi, politik, bencana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.  Kemudian lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social.
            
Selanjutnya, pada Pasal 32 ayat (1) dijelaskan, Kepala Daerah (KDH) menetapkan daftar penerima dana besaran bantuan social dengan keputusan KDH berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
            
“Artinya, jika mencermati pasal demi pasal dalam Peraturan ini, kita menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jelas kita lihat, penyaluran dana hibah dan bansos sepertinya tidak memedomani pada Peraturan dimaksud. Ini yang sekarang sedang kita dalami. Jika ternyata menyalahi ketentuan, maka kebijakan itu salah dan akhirnya berujung terjadinya tindak pidana korupsi,” tegas Napitu.
            
Yang jadi pertanyaan, kata dia, sebelum menyalurkan dana hibahnya apakah pihak Pemkab Simalungun telah memprioritaskan pemenuhan belanja wajibnya. Dan apakah si penerima baik individu dan lembaga non pemerintah sudah tepat sasaran?
           
 Sebab dijelaskan, dana hibah dan bantuan sosial hanya diberikan untuk penerima baik individu atau lembaga dan masyarakat yang mengalami ketidakstabilan sebagai akibat krisis social, ekonomi, politik, begncana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Sedangkan yang terjadi sebagaimana diberitakan sejumlah media massa cetak, penerima hibah di Simalungun justru lembaga-lembaga seperti KONI, bahkan ada lembaga pertikal dan lainnya. “Apakah ini boleh? Saya rasa tidak. Sebab krisis sosial apa di lembaga penerima seperti ini?” tukas Napitu.

Selain itu, dalam penyaluran dana hibah dan bansos, sepertinya Pemkab Simalungun kata Napitu belum memenuhi ketentuan salah satu pasal yang menegaskan harus terlebih dahulu mempriotaskan belanja wajibnya.

Tak heran, jika Ketua Perkumpulan Marga Siregar se Dunia, Drs.HM.Armaya Siregar kepada wartawan pernah mengungkapkan, adanya ketidakadilan dalam penyaluran dana hibah khususnya untuk lembaga-lembaga adat. Karena Armaya melihat ada kesan pembagian dana hubah diskriminatif atau hanya lembaga tertentu dan mengabaikan lembaga adat etnik yang ada di Simalungun, selain itu penyalurannya terindikasi tidak tepat sasaran.
            
Salah satu penerima yang direalisasi tahun 2012, adalah Partuha Maujana Simalungun (PMS) sebesar Rp 1 miliar yang diketahui dari nota dinas Pariwisata tanggal 11 April 2012 dan telah dicairkan Rp700 juta. Demikian juga KONI Simalungun, menerima dana hibah mencapai Rp1,7 miliar. Belum lagi instansi pertikal, ikut menerima dana hibah.(DNA|herman maris)
 

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi