Pernyataan Kontroversial JR, Pertanda Sedang "Kalap"

SIMALUNGUN | DNA-Wakil Bupati Simalungun, Hj.Nuriati Damanik mengatakan, jika benar Bupati Simalungun DR.JR Saragih SH.MM ada mengeluarkan kata-kata rada sangat kontroversial seperti dilansir beberapa media massa cetak, itu katanya pertanda kepala daerah itu sedang kalap.

“Saya tidak percaya, apakah benar beliau ada bilang begitu. Kalau benar begitu, itu bukan bicaranya seorang pemimpin, tapi bicaranya orang yang sedang kalap,” kata Hj.Nuriati Damanik menjawab wartawan saat ditemui dikediamannya, Sabtu (12/1/2013).

Namun Wakil Bupati Simalungun itu menolak memberi komentar lebih jauh. Dia hanya mengatakan, hal-hal seperti itu tidak perlu untuk ditanggapi, karena masih sangat banyak lagi tugas-tugas di pemerintahan ini yang lebih penting untuk diurus.   

Mengutip pernyataan Bupati Simalungun DR.JR.Sargih SH.MM, di beberapa media massa cetak pada saat acara pelantikan sejumlah pejabat SKPD dan Camat tanggal 10 Desember 2013 di Raya, diantaranya JR Saragih ada mengatakan;

“Sampaikan salam hormat saya kepada ibu wakil atas semua komentarnya di koran. Asallah benar itu yang dia bilang dan tidak dibuat-buat. Karena suatu saat bisanya saya panggil dia, bukan tidak bisa saya adili siapa saja di sini, karena saya pemimpin di sini,” (baca: Metro Siantar edisi Jumat, 11/1).
 
Kemudian kata-kata JR yang dinilai paling kontroversial; “Jangan dipancing harimau yang sedang tidur. Saya juga siap frontal, tembak-tembakan saya juga siap. Jadi lebih baik mundur dan lebih terhormat, daripada berkoar-koar di Koran,” (baca: Metro Siantar edisi Jumat, 11/1).
 
Demikian juga di dikutip Harian SUMUT24, edisi Jumat (11/1) sbb; “Kepada pejabat yang dilantik,jangan jadi manusia berkepala dua, berbadan dua dan berotak kotor dua, yang suka ngomong sembarangan di luar sana. Jangan ada dusta, karena yang berdusta akan dimakan dustanya itu sendiri. Pemimpin di Simalungun tidak ada dua, tapi hanya satu yakni JR Saragih, karena hanya saya yang memakai kenderaan berplat Nomor 1,”.
 
Bupati Simalungun itu juga mengaku, dirinya telah banyak berbuat di Simalungun, bahkan uang PT Efarina Etaham miliknya, sudah banyak dibawanya ke Kabupaten Simalungun dan memajukan masyarakat Simalungun.
 
Diduga kuat, pernyataan-pernyataan kontroversial JR Saragih ini dipicu pernyataan Wakil Bupati Simalungun Hj.Nuariati Damanik sebagaimana dikutip media massa cetak yang mengatakan dirinya sebagai Wakil Bupati siap memberi keterangan jika diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
 
Pernyataan orang nomor dua di Pemkab Simalungun ini sekaitan banyaknya dugaan korupsi yang dilaporkan elemen masyarakat, seperti LSM Macan Habonaron dan LSM Lepaskan, laporan dari anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri, kasus suap pemberian cek senilai Rp50 juta yang dilaporkan anggota KPU Simalungun Robert Ambarita.
 
Menanggapi pernyataan JR Saragih ini, Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu mengaku sangat menyesalkannya. Pernyatan seperti itu katanya, ciri-ciri penguasa masa orde baru (orba) dan sudah using. Seharusnya di era reformasi sekarang ini, seorang kepala daerah tidak berkomentar seperti itu.
 
Bercermin dari perjalanan sejarah kepala daerah di Simalungun, sudah banyak Bupati Simalungun kata Napitu yang berbasis militer. Diantaranya, Kolonel Rajamin Purba, Letkol TPR Sinaga, Kolonel JP Silitonga dan Letkol BF Silalahi, tapi tidak pernah bicara seperti itu.
 
Jika benar dikatakan seperti diberitakan media massa cetak, pernyataan-pernyataan seperti itu kata Napitu sangat tidak pantas diucapkan di hadapan publik. Itu menurut Jansen Napitu pernyataan yang sangat tidak etis dan terkesan otoriter.
 
Mengenai pergantian kabinetnya? Juga menurut aktivis anti korupsi itu, juga sangat tidak baik. Selama dua tahun kepemimpinannya, bias dikatakan JR memecah rekor dan sudah bisa diusulkan untuk masuk Museum Of Record Indonesia (MURI) karena selama dua tahun saja sudah 19 kali bongkar pasang kabinetnya.
 
Halnya, Direktur Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum, Minggu (13/1) mengatakan, jika seorang Bupati JR Saragih di depan umum mengatakan seperti itu, sama halnya dengan menunjukkan adanya ketidakharmonisan/tidak kompak. Dan bisa dipastikan pemilihan SKPD tidak sesuai dengan kompetensi.
 
Maka hal itu kata Ruri perlu dipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan pengembangan karir dalam memposisikan jabatan publik yang diemban masing-masing SKPD.  Dan apakah sudah sesuai dijabat oleh orang yang tepat, dan ini yang kelak akan berdampak pada penyelewengan APBD Simalungun.
 
“Tanpa bermaksud menduga-duga, SKPD akan menjadi lahan empuk, sumber penghasilan untuk digerogoti, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah pro dan kontra di depan public maka akan menumbulkan ketidakpercayaan public, hal ini patut dipertanyakan,” katanya.
 
Mengutip pengamat pemerintahan yang bijak, sekarang ini tambah Jansen Napitu, banyak orang yang mengasosiasikan kepemimpinan dengan kekuasaan. Berlomba-lomba mencapai puncak kepemimpinan agar bisa mendapatkan kekuasaan. Kemudian, kekuasaan dan wewenang itu tak jarang disalahgunakan.

Pemimpin-pemimpin yang baik justru bekerja dengan melayani. Sebagai pemimpin, perannya adalah melayani timnya, agar potensi-potensi terbaik dari timnya ini dapat dimunculkan. Atau  meng-coach, membimbing, mementori, dan memberikan dorongan. Itulah sejatinya yang dilakukan seorang pemimpin.

Ditambahkannya, karakter seorang pemimpin seharusnya, kata Napitu, jujur dan bersih dari korupsi, serta membangun sistem yang mencegah korupsi, punya integritas, tegas, dan berani mengambil sikap, dan harus punya visi jangka panjang dan mengambil langkah untuk merealisasikannya.(DNA|herman maris)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi