Dugaan Korupsi Rp50,2 M Dinas Pendidikan Simalungun Dilapor ke Kejagung

JAKARTA | DNA - Dugaan penyimpangan pengerjaan rehap ruang kelas dan gedung  perpustakaan Sekolah Dasar TA 2011-2012 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kemarin, Rabu (12/12/2012). Di dalam laporan yang terdiri dari 6 berkas pengaduan, terindikasi telah terjadi tindak penyelewengan dana (korupsi) sebesar Rp.50,2 miliar lebih.

“ Dari beberapa data yang kami investigasi ditemukan di sejumlah lokasi, pengerjaan rehap ruang kelas yang bersumber dari dana Bansos TA 2012 dan DAK TA 2011, telah melanggar Juklak dan Juknis, dimana tidak dikerjakan dengan system swakelola yang melibatkan pihak sekolah, pengurus komite dan memberdayakan masyarakat setempat. Melainkan dikerjakan oleh sejumlah rekanan proyek atau pihak ketiga yang diarahkan oleh beberapa pejabat di lingkup Disdikjar Kabupaten Simalungun, “ ucap Jansen Napitu selaku pelapor.

Dihadapan Jaksa Agung Muda Inteligen (JAMINTEL) Adjad Sudradjat SH.MH,  Jansen Napitu yang juga menjabat Ketua DPP LSM Macan Habonaron Siantar-Simalungun beserta rombongan menerangkan, Disdikjar Kabupaten Simalungun telah menerima kucuran dana APBN untuk perehapan ruang kelas dan pembangunan perpustakaan, dan dikerjakan seluruhnya di Tahun 2012 ini. Adapun secara terperinci dijelaskannya  sebanyak 495 ruang kelas di 168 SD direhap dengan PAGU Anggaran Bansos TA 2012 berjumlah Rp.31.391.243.000,00. Kemudian sebanyak 665 ruang kelas di 244 SD direhap dengan PAGU Anggaran DAK TA 2011 berjumlah Rp.46.217.500.000,00.

Dijelaskan Jansen, seluruh dana yang ditransfer ke masing-masing rekening sekolah, sesungguhnya telah diambil oleh para pihak rekanan yang diserahkan langsung para kepala sekolah. Tindakan itu merupakan arahan dan petunjuk dari sejumlah pejabat teras di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Bahkan ironisnya lagi, para kepala sekolah mengaku bahwa pihak rekanan tersebut merupakan orang dekat Bupati Simalungun DR.Jopinus Ramli saragih SH,MM.

“ Menurut pengakuan kepala sekolah, orang dekat Bupati (pihak rekanan) mengatakan sebanyak lima belas persen dari anggaran rehap adalah jatah bupati JR saragih. Kemudian tujuh setengah persen untuk anggota DPRD dan Kejaksaan Negeri Simalungun, serta tiga persen untuk kepala UPTD Kecamatan. Sedangkan para kepala sekolah dijanjikan menerima sepuluh persen,” paparnya sembari menduga Bupati Simalungun benar menerima jatah atau fee tersebut karena telah melakukan pembiaran terhadap tindakan itu.

“ Berkas pengaduan yang kami serahkan lengkap dengan bukti surat pernyataan kepala sekolah, kwitansi penyerahan uang, dan pengakuan yang direkam secara audio visual, serta bukti-bukti lainnya.Menurut perhitungan kami dana Bansos diduga dikorupsi sebesar Rp.20.883.961.440,00, dana DAK sebesar Rp.23.601.930.669,00 dan pembangunan perpustakaan sebesar Rp.5.786.180.750,00, dengan total keseluruhan sebesar Rp.50.272.072.859,” jelasnya mengakhiri.  

Sementara itu, Jamintel Adjat Sudradjat SH,MH sangat mengapresiasi laporan pengaduan tersebut. Dikatakan, berkas pengaduan yang disampaikan dapat dijadikan petunjuk awal untuk tindaklanjut penyelidikan.

“ Kami (pihak Kejagung,red) sangat senang dengan kepedulian masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menelusuri dugaan tindak korupsi yang dilakukan para pejabat Negara, baik itu mulai PNS golongan rendah, pengguna anggaran hingga kepala daerah. Laporan pengaduan ini juga sudah saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Basrif Arief SH, dan beliau telah member signal untuk segera menindaklanjutinya,” terang Adjat seraya meminta agar Jansen Napitu menyerahkan ulang berkas laporan dugaan kasus korupsi lainnya yang pernah dilaporkan ke Kejagung namun tak kunjung ditindaklanjuti.(DNA|herman maris)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi