Forsu Pertanyakan Sejumlah Penanganan Kasus di Kejatisu

MEDAN | DNA - Hari anti korupsi sedunia yang diperingati pada setiap tanggal 9 desember, tidaklah dianggap sebagai peringatan seremonial saja bagi para aktivis penggiat korupsi di Sumatera Utara.

Para Aktivis tidak segan-segan untuk melakukan aksi dengan menyuarakan
tangkap, gantung, serta penjarakan para Korputor di Negeri ini.

Seperti yang tertulis pada spanduk-spanduk yang dibentangkan oleh puluhan massa dari Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut, ketika melakukan aksi unjuk rasa, didepan Kejati Sumut, Senin (10/12), untuk  mempertanyakan masih mengendapnya berbagai kasus korupsi di Sumut.

Menurut pendemo, masih mengendapnya berbagai kasus dugaan korupsi di Sumut, seperti kasus Bansos, Kasus dugaan korupsi SR di Rumahsakit Umum Pirngadi Medan (RSUPM), kasus dugaan korupsi di Dinas pertanian Sumut, Dinas tarukim Sumut, Dinas Perikanan dan kelautan Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat, Dinas Pekerjaan Umum Langkat, PDAM Tirta Wampu Langkat, Dinas pertanian sumut, Dinas, Dinas kesehatan Sumut, kasus Bansos, serta di Kantor Kementrian Agama Wilayah Sumut, dikarenakan saat ini masih banyaknya Makelar Kasus (Markus) yang menjadi fasilitator dalam membekukan dugaan kasus korupsi tersebut.

"Dapat kami sampaikan adanya dugaan korupsi Pada Dinas Provinsi dan juga kabupaten kota yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara ialah Sebagai berikut,dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan pengajaran Langkat, yang telah melakukan dugaan korupsi pada pengadaan belanja alat tulis kantor Dinas senilai, Rp 1,573.096.819.00, yang tidak dipertanggungjawabkan  oleh sekolah yang menerima. Kemudian dugaan mark-up pada pengerjaan pembangunan  unit sekolah baru di MAN Sei Lepan senilai Rp944.200.000.00, serta dugaan korupsi dan DAK pada tahun 2011 senilai Rp 30 miliar,"papar massa.

Selain itu, dugaan kasus korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat juga masih belum ada status hukumnya. Padahal ada dugaan telah terjadi kebocoran uang negara akibat dari adanyay permainan di instansi tersebut. Seperti dugaan korupsi alokasi bagi hasil sumber daya alam seniali Rp 118.805.631.00, yang terlambat diterima olehPemkab Langkat. Pengelolaan dana Saver tahun 2009 sampai 2010 Rp.7 miliar, serta ditahun 2011 sebesar Rp 7 miliar diduga kuat telah terjadi penyimpangan."Serta adanya dugaan korpupsi dalam pembangunan BBI di Desa Paluh Pakih, kecamatan Batang Serangan, senilai Rp 1,6 miliar. Dan juga dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PU Langkat yang mencapai puluhan miliar,"ungkap massa.

Begitu juga lanjut massa, adanya dugaan korupsi yang terjadi di inas Pertanian Sumut, pada tahun 2009, 2010 serta 2011, yang mencapai iliarn rupiah. Kemudian di Dinas  Tarukim Sumut, adanya dugaan orupsi dalam proyek pekerjaan pembangunan Insfrastruktur penyehatan ingkungan permukiman dalam pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) egional Aek Nabobar Kab. Tapanuli Tengah dengan nilai kontrak Rp 3,9 illiar, sampai saat ini masih belum ada status hukumnya.


Selanjutnya, ungkap massa, dugaan korpsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Sumut yang belum jelas juntrungnya di Kejatisu ialah,kasus dugaan korupsi rehap gedung kantor dinas kesehatan Sumut Rp
946.463.300. T.A 2011,dugaan penyimpangan anggaran terjadi pada program Promosi dan Kesehatan (PPK) dan Pemberdayaan Masyarakat (PM) Rp5,4 miliar., dugaan Korupsi kegiatan rapat koordinasi konsultasi Rp914 juta, dugaan korupsi  pemeliharaan kendaraan dinas Dinkes Sumut
sebesar Rp1 miliar, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kedokteran
umum pada UPT Rumah sakit Kusta Pulau si canang senilai Rp.
1.789.248.890. TA 2012.


"Tidak hanya itu, ada juga dugaan dugaan korupsi pengadaan lat kesehatan untuk Rumah Sakit DR. FL Tobing sibolga senilai Rp. 4.984.999.700. yang dilaksanakan oleh PT Tiara Donia APBD 2012,dugaan
korupsi pengadaan alat kedokteran dan kesehatan untuk Rumah Sakit Islam al Ummah senilai Rp.1.170.702.500. APBD 2012 yang dilaksanakan
Oleh PT Syifa Bersaudara APBD 2012, dugaan korupsi pengadaan alat
kedokteran mata dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Djasamen
Saragih senilai Rp. 9.087.817.011 yang dilaksanakan PT. Mega Kasih
APBD 2012,"ungkapnya.


Selanjutnya, dugaan korupsi di PDAM Tirta Wampu Kabupaten langkat,
yaitu Proyek pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih Di Desa Batu
Malenggang Dengan Anggaran Rp.11 milyar yang diduga kuat tidak Sesuai
spesifikasi Teknis dan Hilangnya kabel sepanjang 500 Meter dikarenakan
proyek tersebut terbengkalai dan anggaran daerah menjadi mubazir.
Pembayaran tagihan rekening listrik yang diduga fiktif sehingga
perusahaan Terkena Denda Sebesar Rp.229,967,790 akibat perusahaan
diduga telah melakukan pencurian arus listrik.

"Pengambilan uang tanpa prosedur dari kas Perusahaan sebesar Rp.100,000,000; dengan hanya menggunakan tanda terima kwitansi pinjaman pada tanggal 12 juli 2012 dan Sebesar Rp.20,000,000; pada Tanggal 19 Juli 2012. Hasil Audit Kenerja Tanggal 22 Juli 2009 No.3184/PW02/4/2009.Sebesar Rp.2,155,000 Dan Sebesar Rp.150,000,000 Belum dapat dipertanggung jawabkan. Akun Aktiva Tetap dan hutang Usaha yang tidak dapat diyakini kewajarannya Berdasarkan Laporan keuangan
Tahun 2010 dengan nilai Buku Aktiva Tetap sebesar Rp.8,050,736,725; Dan Saldo Hutang Usaha Sebesar Rp.701,573,990,"ungka massa.

Kemudian sebut massa, adanya dugaan korupsi di Kantor Wilayah kementrian Agama Sumut, yang terjadi pada kegiatan Bantuan imbal swadaya kepada madrasah-madrasah negeri (MAN, MTsN dan MIN) berupa ruang kelas baru senilai Rp11.344.500.000,00, dan bantuan komputer dan meubelair senilai Rp3.421.261.082,00 Yang tidak dicatat dalam Laporan Keuangan Kanwil Depag Provinsi Sumatera Dengan total jumlah
Rp14.765.761.082,00.

Diduga Gedung dan Bangunan Dilaksanakan Tidak sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Kerja Dan Melanggar Peraturan Perundang-Undangan. "Selain itu juga mengenai Realisasi Belanja Modal Senilai Rp.268.250.000,00 Pada Proyek Pengadaan Kalender Hijiriah, Buku Saku Prosedur Pencatatan Nikah, Buku Formulir Persyaratan Nikah
serta pengadaan Alat Misadan Organ yang ditujukan untuk diserahkan kepada pihak Gereja Katolik Pada TA.2008 Yang kami duga Tidak sesuai Spesifikasi,"katanya.

Selanjut massa, dugaan korupsi di Rumahsakit Umum Pirngadi Medan (RSUPM), dalam kasus Sistem Informasi Rumahsakit (SIR), senilai Rp7,7 miliar, yang sampai saat ini belum ada satupun yang menjadi tersangka dari dugaan kasus korupsi tersebut. Serta adanya dugaan Korupsi berjamaah di Kampus IAIN Sumut Pada pembangunan gedung PPS 3 (Tiga) lantai di Kampus IAIN SUMUT yang menghabiskan anggaran Rp.24 Miliar lebih karena tidak sesuai dengan speksipikasi teknis kerja dan
mengakibatkan kebocoran uang Negara mencapai miliaran rupiah.

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi