Akuntabilitas Salah Satu Komponen Penting Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

MEDAN | DNA - Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah prinsip Akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, aturan tentang Akuntabilitas ini dituangkan dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 7/1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip), inpres ini mengamanatkan setiap instansi penyelenggara pemerintahan Negara mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Hal ini dikatakan Ketua Bappeda Kota Medan Drs Zulkarnaen MSi, pada acara pembukaan diklat teknis penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di jajaran Pemko Medan, Kamis (6/12) di Hotel Asean Jalan H Adam Malik Medan.“Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut direalisasikan dalam bentuk laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), “ ujar Zulkarnaen.

Ditambahkannya, akip merupakan dokumen yang berisi gamabaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga, berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja sedangkan lakip hanya dapat disusun jika Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeruntah (Sakip) dijalankan dengan baik.

enurutnya, dengan melalui lakip akan tercipta penilaian yang berbasis kinerja, dari sini akan nantinya akan tercipta “ reward and punishment” yang jelas, untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta diklat penyususnan Lakip ini agar mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena masalah akuntabilitas sector public merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, dinamis dan semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan.

Kasubbag Tata Usaha Kantor Diklat Kota Medan Erisda Hutasoit MAP dalam laporannya mengatakan, diklat penyusunan Lakip ini diikuti sebanyak 60 orang pejabat penyusunan program/perencanaan atau yang terlibat langsung dalam penyusunan lakip dari seluruh SKPD dilingkungan Pemko Medan, diklat ini berlangsung selama enam hari mulai 6 sampai 11 Desember 2012 di Hotel Asean Medan, dengan tenaga pengajar dari kementerian Negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Drs Agus Uji Hantara Ak ME dan dari Badan Pengwasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra Maryam MSi.

Diklat ini bertujuan untuk meningklatkan kompetensi aparatur penyusunan program/perencana agar mampu menyusun laporan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip), selain itu peserta diharapkan mampu memahami kebijakan dalam sakip, mampu menerapkan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dalam sakip, memahami dan mampu membuat indicator kinerja, memahami pengukuran dan evalusasi kinerja serta mampu menyususn laporan kinerja (lakip).(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi