Aroma Korupsi Kian Menyengat, Wakil Bupati Simalungun Sidak

SIMALUNGUN | DNA-Persis dua tahun masa pemerintahannnya, keharmonisan Bupati Simalungun DR.JR.Saragih dengan Wakilnya Hj.Nuriati Damanik sepertinya semakin memburuk. Seiring itu, ‘aroma’ korupsi di daerah lumbung beras itu semakin ‘menyengat tajam’ alias nayris terjadi di berbagai pos anggaran.

Dugaan maraknya korupsi ini akhirnya memaksa Wakil Bupati Simalungun melaksanakan fungsinya dalam bidang pengawasan sebagaimana diamanahkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam sepakan ini, Wakil Bupati Simalungun didukung sejumlah elemen masyarakat, seperti LSM, pers dan berbagai komponen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi terutama ke sekolah-sekolah meneliti kinerja berbagai proyek pendidikan yang diduga kuat bermuatan korupsi.

“Setelah dua tahun kami memimpin, tepatnya 28 Oktober 2012 kesabaran saya sudah habis. Maka saya sekarang ini harus menjalankan amanah UU No 32 tahun 2004, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan,” tegas Wakil Bupati Nuriati Damanik di setiap sekolah-sekolah SD maupun SMP yang dikunjunginya, Senin (30/10/2012).

Sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikunjungi orang nomor dua di Pemkab Simalungun itu, nyaris terjadi kasus yang terindikasi korupsi. Seperti penggunaan dana bantuan operasional siswa (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidang pendidikan, keseluruhannya nyaris bermasalah seperti dilaksanakan dengan cara menyalahi petunjuk teknis (Juknis) dan pentunjuk pelaksana (juklak).

“Temua kita ini nanti akan kita jadikan dasar memanggil dinas terkait. Selanjutnya juga akan kit alaporkan ke Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan,” tegas Nuriati menjawab wartawan. Selain itu, Wakil Bupati Simalungun ini juga menemui sejumlah Pusat Kesehatan Maysarakat (Puskesmas), mempertanyakan dana Askes, Jampersal dan lainnya yang juga terindikasi ada penyeimpangan.

Sementara sejumlah Kepala SD dan SMP yang namanya masih dirahasiakan, mengakui kalau mereka mengerjakan proyek DAK, Bansos, dana BOS maupun pengadaan baju batik berornamen etnik Simalungun, semua itu sebut mereka banyak dikerjakan tanpa sepengatahuan mereka.

Peran mereka para Kasek dan komite sekolah menurut mereka hanya di atas kertas, sedangkan dananya diserahkan kepada pihak ketiga yang belanja barang dan telah dimonopoli beberapa orang yang diduga punya hubungan baik dengan petinggi Dinas Pendidikan dan oknum-oknum penguasa.
Nama-nama yang diduga terlibat masih dirahasiakan Wakil Bupati dan Tim investigasi yang turut mendampinginya. “Kita tunggu nanti bagaimana pertanggungjawaban hukumnya,” sebut Nuriati singkat.(DNA/herman maris)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi