Seorang Rekanan Dijadikan Tersangka Baru

SIMALUNGUN | DNA - Setelah menetapkan Dirut PT Kurnia Putra Mulia (KPM) Kardius Marlina dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PU Bina Marga Kabupaten Simalungun, Rahmat  sebagai tersangka/terdakwa dugaan korupsi Rp4,5 miliar, kini seorang rekanan Doli Siregar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan proyek jalan di Kabupaten Simalungun itu.
 
Humas Kejari Simalungun, Josron Malau SH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Edmon Purba SH, mengatakan itu kepada DNA di di sela-sela serahterima jabatan Kasi Intel, Taufik SH kepada Amri SH di Kejari Simalungun, Jumat (12/10/2012).
 
Dikatakannya, tersangka baru adalah seorang rekanan bernama Doli Siregar yang mengerjakan proyek jalan daerah di Pengkolan, Simalungun. Perhitungan besarnya kerugian di Pengkolan ini sebut Edmond Purba mencapai sekitar Rp2,3 miliar lebih. Sedangkan kerugian dalam perkara Kardius sebutnya mencapai Rp1,7 miliar.
 
“Jadi, dengan ditetapkannya rekanan proyek jalan yang di Pengkolan, jumlah tersangkanya sudah ada tiga orang termasuk Rahmat selaku PPK dan Kardius,” sebut Edmond Purba.
 
Ditanya apa kemungkinan ada tersangka lain, termasuk Kadis PU Bina Marga Simalungun Ir Topot Saragih misalnya. Sebab statusnya sebagai Kadis tidak terlepas dari peran dan tanggungajwabnya selaku pejabat teknis? Pertanyaan ini enggan dijawab Edmond. Dia berdalih, yang menangani kasusnya adalah pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Medan yang menangani, jadi kita tidak tahu persis apa akan ada tersangka baru atau bagaimana,” ujarnya.
 
Tapi di dalam persidangan Tipikor di Medan nanti, menurut Edmond, Kepala Dinas PU Bina Marga, Topot Saragih sudah pasti akan dihadirkan sebagai saksi. “Untuk perkara Kardius yang sudah sidang perdana, pekan depan akan dilanjutkan untuk agenda eksepsi dari pengacaranya,” tukas dia.
 
Sementara, penasihat hukum Kardius Roni Mantri SH seusai sidang di Pengadilan Tipikor Medan kepada wartawan mengatakan, kliennya Kardius itu telah dikorbankan. Seharusnya yang jadi tersangka/terdakwa katanya lagi adalah Kadis PU Bina Marga. Alasannya karena secara hukum Kadis mempunyai tanggungjawab penuh terhadap seluruh proyek yang dibiayai APBD.
 
Diuraikannya, kejadian bermula pada tahun 2009 lalu. Saat itu, PT KPM mendapat borongan pekerjaan dari pihak Dinas Bina Marga Simalungun, dengan nomor perjanjian kontrak 37C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM 2009 tertanggal 17 Juli 2009 dengan nilai kontrak Rp4.447.684.560,31.

Dana tersebut berasal dari APBD Simalungun yang ditandatangani pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan disetujui oleh pengguna anggaran/Kepala SKPD Dina sBina Marga. Menurut Roni, semua pekerjaan berdasarkan kontrak diatas telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu oleh kleinnya, dan telah dilakukan berita acara serah terima selesai 100 persen, yang ditandatangani oleh PPK dan Kepala Dinas.

Sedangkan yang menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah PPK, PPTK, pengawas lapangan dan kliennya. Dengan kata lain, sambungnya, kliennya telah selesai melaksanakan pekerjaan, dan tidak ada mendapat komplain maupun protes.

Kemudian, pada Agustus 2010 tim ahli Politehnik Negeri Medan datang ke lokasi penanganan jalan, yaitu Desa Pengkolan, Tinjoan, Kecamatan Ujung Padang untuk meneliti volume ketebalan jalan, yang hasilnya adalah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak meliputi pengerasan lapisan pondasi agregat B.

Sebagai catatan, katanya, ahli datang ke lokasi setelah pekerjaan kliennya itu selesai dan lokasi tersebut telah diaspal oleh pihak lain. Dengan kata lain, dengan kondisi ketebalan jalan akibat proses waktu akan mengalami perubahan di beberapa titik. Dengan demikian, dakwaan yang diberikan JPU sebut pengacara Kardius itu adalah salah.

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edmond Purba SH di depan majelis hakim dipimpin Jonner Manik SH dalam dakwaan primiar menyebutkan, terdakwa diduga telah melanggar UU nomor 18 tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang jasa kontruksi, peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi, dan Subsidair pasal 3 jo 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.(DNA|herman maris)
 

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi