Pemprov Sumut Serius Capai Opini WTP Tahun 2012

MEDAN | DNA - Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus menggenjot sejumlah persiapan untuk mencapai laporyupOPPPan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keseriusan mencapai opini WTP itu diwujudkan dengan sejumlah pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan terbaru seputar upaya mencapai cita-cita itu adalah Sosialisasi Action Plan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Pembekalan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan latarbelakang bahwa kondisi dan kualitas laporan keuangan pemda Sumatera Utara masih jauh dari harapan.Demikian Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST dalam sambutannya yang dibacakan Asisten IV Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Hasban Ritonga pada acara Pembukaan sosialisasi di Medan.

Keprihatinan Plt Gubsu mengemukakan, karena berdasarkan dari statistik opini BPK RI kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya sedikit pemda di Sumut yang meraih wajar tanpa pengecualian (WTP). Bahkan, masih ada pemerintah daerah yang memperoleh disclaimer atau dengan opini tidak memberi penilaian/pendapat oleh BPK.

Menindaklanjuti arahan Ketua BPK RI, Pemprovsu telah menetapkan rencana aksi sebagai bentuk keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Melalui action plan yang telah ditetapkan, pemprovsu mengusung enam kebijakan mendasar menuju terciptanya sistem tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang tertib dan taat pada perundangan.

Beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan terkait modernisasi tata kelola barang milik daerah meliputi, Pendataan dan penertiban aset tidak bergerak, mengadakan sosialisasi semua paket kebijakan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja kepada seluruh pengurus barang dan atasan langsung dari seluruh SKPD, percepatan sertifikasi atas tanah, pengamanan atas tanah yang belum bersertifikat namun beresiko terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga, telah memasang 157 plank tanda bukti kepemilikan tanah maupun gedung milik provinsi Sumatera Utara.Langkah selanjutnya mempercepat proses tindak lanjut atas pemanfaatan / pemindahtanganan aset tetap oleh pihak lain seperti memperbaharui izin pinjam pakai, persiapan pelelangan, penertiban rumah dinas dan penetapan kembali status penggunaan aset yang tidak difungsikan serta menertibkan penggunaan kendaraan dinas.

Untuk rencana kerja Tahun 2012 dan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan penerapan sistem data teknis berbasis google map, up date data aset periodik pada website pemprovsu dan penertiban aset menuju tertib tanah, tertib gedung dan tertib kendaraan dinas, rekonsialisasi data aset tetap milik pemprovsu dan milik pemerintah kabupaten/kota seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kota Medan dan pemerintah Kota Tanjung Balai.

Tak lupa meningkatkan kerjasama pelaksanaan rekonsiliasi seluruh proses kapitalisasi aset yang dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota dengan status kepemilikan Provinsi Sumatera Utara seperti dengan pemerintah kota  dan kabupaten di Nias. Termasuk diantaranya rekonsiliasi atas aset tetap yang dihasilkan selama proses pemulihan Nias oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR).“Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan ini mengajak serta untuk menentukan formula dan kebijakan bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Plt Gubsu melalui Hasban Ritonga.

Tak lupa Plt Gubsu mengucapkan terima kasih dan menghargai kerja keras dari panitia kegiatan dalam hal ini Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu yang telah mempersiapkan dan melaksanakan acara ini dengan baik.

“Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini karena agenda besar provinsi Sumatera Utara adalah dapat mencapai Predikat Terbaik dalam Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan mendorong daerah lainnya untuk mencapai hal serupa. Sekali lagi saya mengingatkan agar seluruh peserta tetap mengikuti acara ini dan mendengarkan paparan dari narasumber secara serius,” imbuhnya.

Plt Gubsu berharap  sosialisasi menjadi momentum penting bagi Pemprovsu dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara meningkatkan kualitas kinerja pelaporan keuangan. Sehingga  pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset publik bisa tercapai.

Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu, Safruddin SH menjelaskan, sosialsasi selama tiga hari di Hotel Candi Medan ini yang bertujuan tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Diikuti para aparatur yang membidangi laporan keuangan dan aset tetap pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi