13 Pemkab/Pemko di Sumut Berpotensi Korup

MEDAN | DNA - Meskipun dalam laporan keuangan dari 33 pemerintah daerah kabupaten dan kota Pemerintah Provinsi Sumatra Utara 2011, memperoleh opini wajar dengan pengecualian wdp- dari badan pemeriksa keuangan BPK-RI  perwakilan Sumatra Utara,  namun  masih banyak ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran daerah ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut, Rurita Ningrum dalam konfensi pers laporan hasil pemeriksaan bpk ri  atas laporan  laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD pemprovsu  dan  33 kabupaten kota di Sumatra Utara.

Menurut  Rurita, berdasarkan data yang diperoleh fitra dari BPK-RI terdapat 13 rangking  pemerintah kabupaten kota  termasuk  pemprovsu  berpotensi  paling terkorup se sumatera utara mulai tahun 2009 hingga 2011.

Dari temuan di 13 pemda itu, rangking pertama di tempati Pemprovsu, disusul Pemko Medan, kemudian pemkab batubara. Sementara potensi kerugian negara  sebesar satu koma satu trilyun rupiah  yang ditemukan  dalam ribuan kasus  baik yang sudah ditindak lanjuti maupun yang sedang  dalam proses hukum.

Dengan adanya temuan ini , fitra  menilai setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI  yang disampaikan  mulai tahun 2009 – hingga 2011 tidak ditindak lanjuti  pemerintah daerah  di sumatera utara, dengan kata lain  banyak kepala daerah di sumatera utara  mengabaikan hasil audit bpk tersebut.

Sementara sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 20 maka pemerintah daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk ri dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterima.(mdn|ams)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi