DPRD Medan Setujui Revisi Perda PBB Menjadi Hak Inisitif DPRD

MEDAN | DNA - Keinginan masyarakat kota Medan agar perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan terwujud, kini terjawab sudah.Pasalnya,Hak Inisitif anggota DPRD Medan yang menginginkan perubahan Perda PBB  disetujui menjadi Hak Inisitif DPRD Medan.

Pengambilan keputusan revisi Perda PBB sebagai hak inisitif DPRD melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan,Ikrimah Hamidy berlangsung mulus dan bulat.Artinya,30 anggota DPRD Medan yang hadir dalam siding paripurna langsung menyetujuinya tanpa dibarengi interupsi.

Memang diakui,keseriusan DPRD Medan untuk mengambil keputusan apakah perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang adiajukan anggota DPRD Medan dapat ditingkatkan menjadi hak inisitif DPRD Medan,masih juga belum tampak karena waktu persidangan masih molor.

Pantauan wartawan,kesepakatan pengambilan keputusan yang sudah dijadwalkan ,Selasa (29/5/2012) pukul 14.00 belum juga terjawab.Hingga pukul 14.30,kehadiran anggota masih minim.Demikian juga kehadiran pimpinan dewan dan yang tampak sudah memasuki ruang sidang hanya Wakil Ketua DPRD Medan,Ikrimah Hamidy.
Setelah rapat paripurna yang mengagendakan pembacaan jawaban pengusul dan pengambilan putusan mulai dibuka pukul  15.05 oleh Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy barulah Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin dan Wakil Ketua Augus Napitupulu dan Sabar Syamsuria memasuki ruangan persidangan.

Walaupun Ketua DPRD Medan sudah memasuki tempat yang berada disebelah kanan para Wakil-Wakil Ketua,pimpinan sidang tetap dilanjutkan Ikrimah Hamidy.

Dalam jawaban pengusul dan fraksi-fraksi yang disampaikan Ketua Baleg DPRD Medan Ilhamsyah mengatakan bahwa usulan sudah sesuai dengan Undang-undang dan meminta agar hak inisiatif anggota dewan yang meminta dilakukannya perubahan atau revisi Perda PBB dapat dijadikan sebagai hak inisitif DPRD Medan.

Setelah naskah jawaban pengusul dan fraksi disampaikan ke pimpinan siding selanjutnya pimpinan sidang melemparkan kepada floor (anggota dewan) apakah ususlan hak insiatif itu dapat disetujui menjadi hak isisitif DPRD.Usul hak inisitif atau prakarasa ini langsung disetujui secara bulat oleh anggota DPRD Medan yang hadir.(sam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi