20 Petugas Dinas Tata Ruang Dilaporkan ke Polisi Gara-gara Bongkar Tembok Unpri

MEDAN | DNA - Pihak Yayasan Universitas Prima Indonesia (Unpri) melaporkan 20 petugas Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan, ke Polda Sumut. Laporan yang diberikan Pembantu Rektor II Unpri, Ermi Girsang mewakili pihak Yayasan dengan didampingi Humas Ramli J Marpaung SH dan Kuasa hukumnya,  Marolop Butar-butar ber Nomor : STTLP/110/II/2012/SPKT I, dengan tuduhan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sekitar 20 orang petugas berseragam Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan, melakukan tindakan kekerasan dan atau pengrusakan sesuai Pasal 170 jo 406 KUH Pidana. Dalam kasus itu, Yayasan Unpri mengklaim mengalami kerugian Rp400 juta.

Humas Yayasan Unpri, Ramli J Marpaung menuturkan, dasar pelaporan karena pihak Dinas TRTB membongkar paksa tembok hanya berdasarkan laporan tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kepada pihak yayasan tentang pendirian tembok tersebut.

"Yayasan memiliki dasar yang kuat atas pendirian pagar tersebut, sehingga, pengrusakan yang dilakukan merupakan tindak pidana," kata Ramli kepada wartawan di Polda Sumut usai membuat pengaduan ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian). Pembongkaran tersebut disaksikan Camat Medan Petisah, Lurah, BPN dan lainnya.

Ia mengklaim bahwa, pagar tersebut berdiri diluar dari lahan yang dimiliki yayasan. "Kita ada bukti kepemilikan lahan diatas tembok tersebut sesuai sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Tanah itu diukur BPN dan hasilnya lebih, jadi tidak benar kalau lahan dimana tempat pembangunan tembok itu diatas lahan lain apalagi sampai memakan jalan,"tambahnya.

Ramli menegaskan, pihak yayasan telah menyerahkan berbagai bukti otentik atas pendirian rumah sakit itu ke pemerintahan. "Kami sudah serahkan semua sertifikat tanah dan IMB kepada pemerintah, tapi tidak ada sosialisai dilakukan," tegasnya.

Sedangkan, kuasa hukum Yayasan Unpri, Marolop Butarbutar menuturkan, dalam laporan itu, bukti-bukti awal telah diserahkan pihaknya kepada penyidik. "Surat Hak Milik, Ijin Mendirikan Bangunan dan Berita Acara Pemeriksaan BPN sudah kita serahkan. Pelapor juga sudah dimintai keterangannya," ungkapnya.

Menurutnya, pengrusakan tersebut telah melanggar UU Dasar 1945 Pasal 28 huruf h."Seharusnya yang memilik hak harus dilindungi," tuturnya.

Ia mengharapkan, agar proses penyelidikan secepatnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Agar permasalahn ini tidak kian larut.Kasubid Pengelola Informasi dan Data (PID) Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan membenarkan pihak Yayasan Unpri melaporkan sekitar 20 an petugas TRTB Kota Medan. Katanya, proses penyelidikan akan dilakukan dan akan ditangani oleh Satuan yang membidanginya.(DNA/sal/pk)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi