Limbah RS EStomihi Cemari Lingkungan

MEDAN | DNA - Keberadaan Limbah Rumah Sakit Estomihi di Jalan Sisimangaraja Medan mengancam dan mencemari lingkungan.Pasalnya, Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL) yang saat ini dimiliki oleh rumah sakit  bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.58 tahun 1995 tentang baku Mutu Limbah cair bagi Kegiatan rumah Sakit.
 
Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kota Medan ke Rumah Sakit Estomihi, Jumat (25/11/2011).
 
Dalam kesempatan itu, Kasubid Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan Adnan Syam Zega mengungkap bahwa limbah cair yang selama ini dihasilkan oleh rumah Sakit Estomihi, unsur kimianya melebihi dari parameter yang telah diatur dalam Kepmen LH No.58 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair kegiatan rumah sakit.
 
"Dengan tingginya unsur kimia limbah cair yang selama ini dihasilkan rumah sakit ini  maka kegiatan rumah sakit mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang kelingkungan dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit," tegasnya dihadapan anggota dewan dan manajemen Rumah Sakit Estomihi.
 
Untuk itu, sambungnya  kita berharap kepada pihak manajemen rumah sakit Estomihi untuk segera memperbaiki IPAL yang dimilikinya selama ini, atau jika ini tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan pihak BLH akan mencabut izin IPAL tersebut. "Kita minta dengan tegas kepada pihak rumah sakit Estomihi untuk segera memperbaki IPAL nya, atau nanti kita akan cabut izinnya," ujarnya.
 
Selain persoalan IPAL, kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Roma Simare-mare dan anggota  Muhammad Yusuf mendapati kalau rumah sakit estomihi juga tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). "Wah, gawat sekali rumah sakit ini, sudah IPALnya masih menyalah, TPS B3 pun tak ada, bagaimana ini pengawasan dari BLH kenapa ini bisa terjadi," tanya Yusuf dalam kesempatan itu.
 
Mendapat pertanyaan itu, Adnan menyampaikan bahwa pihaknya tetap melakukan sosialisasi kepada seluruh Rumah Sakit dan perusahaan yang ada dikota Medan yang menghasilkan limbah untuk menyediakan IPAl dan TPS limbah B3 sesuai amanat UU Lingkungan Hidup  No 32 tahun 2009.
 
Untuk itu, Roma Simare mare meminta dengan tegas agar Rumah sakit Estomihi untuk segera mengurus izin TPS B3, karena itu telah diatur UU dan jika tidak, maka sesuai amanat UU tersebut akan diberi sanksi berupa denda bahkan hukuman pidana."Jangan main-main soal limbah ini, ini sangat berbahaya bagi pencemaran lingkungan, kita minta harus segera diurus izinnya," pintanya tegas.
 
Masih dalam kesempatan tersebut, diakui pihak RS Estomihi, kalau selama ini untuk pembakaran limbah padat dan infeksius yang dihasilkannya RS Estomihi melakukan kerjasama dengan RSU Kabupaten Deli Serdang.Alasanya, pembakaran di RSU Deli serdang  jauh lebih murah daripada melakukan pembakaran tau kerjasama dengan RSU Pirngadi Medan taupun RSU Adam Malik Medan."Iya, disana jauh lebih murah," jawab pihak RS Estomihi Medan Rober Sihombing.
 
Namun, sambung dia, khusus untuk TPS B3 pihaknya tidak pernah menerima pengetahuan dan sosialisasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal ini BLH Kota Medan."Saya baru tahu itu, kalau harus ada tempat untuk menampung limbah B3," pungkasnya.(DNA/syam/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi