Tagihan Listrik PDAM Tirtanadi Dalam Sebulan Capai Rp 4 M

MEDAN | DNA - Berdasarkan PMK : 120/PMK.05/2008 tentang restrukturisasi hutang Perusahaan Daerah Ait Minum (PDAM) diseluruh Indonesia, ini sangat membantu pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah bisa bernafas lega, sekaligus ini salah satu upaya percepatan penyehatan PDAM melalui pemutihan bunga dan Denda yang selama ini menjadi masalah.

"Maka dengan adanya, PMK 120 ini maka pihak PDAM khususnya PDAM Tirtanadi bisa melakukan pembenahan efisiensi dan efektivitas biaya yang akan dikeluarkan,"ungkap Direktur Utama PDAM Tirtanadi Medan Ir Azzam Rizal M.Eng usai menghadiri acara Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM yang berlangsung di Aula Hotel Tiara Medan, Kamis (28/07/2011).

Terutama dalam mengefesiensi dan mengefektifitaskan terhadap biaya pengeluaran yang cukup besar selama ini termasuk diantaranya tagihan rekening listrik dalam setiap bulan yang harus dibayarkan mencapai Rp 4 Milliar. "Walaupun biaya tagihan listrik masuk pada biaya produksi dan distribusi, memang masih cukup besar karena jika pihak PDAM Tirtanadi mencari pengganti alternatife energi listrik misalkan tenaga surya atau alat-alat hemat listrik pasti memunculkan biaya yang cukup besar, sehingga tetap menggunakan listrik dalam menjalankan produsi dan distribusi kepada masyarakat,"ucap Azam.

Maka dengan keluarnya, PMK 120 oleh Menteri Keuangan ini, permasalahan keuangan pada perusahaan pengelola air bersih ini bisa berkurang dengan dihapusnya bunga dan denda hutang yang sudah dilakukan restrukturisasi semenjak 2008 lalu, maka dengan berkumpulnya PDAM se Sumatra Utara di Hotel Tiara dalam Acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pengembangan SPAM ini diharapkan bisa memanfaatkan program PMK 120 tersebut," ujarnya.

Untuk itulah para PDAM ini harus segera mengajukan laporan keuangannya sehingga nantinya permasalahan hutang dan dendannya bisa dihapuskan dengan melampirkan persyaratan. Karena ini merupakan salah satu upaya percepatan penyehatan PDAM melalui Pemutihan bunga dan denda ini.

Tentunya ini memberikan peluang untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ada pada saat ini ke depannya agar lebih baik lagi. "Artinya dengan adanya program tersebut meningkatkan program perbaikan pelayanan tanpa menaikan tarif kepada pelanggan, namun apabila efisiensi di segala bidang juga tidak berjalan maka kita akan melakukan penyesuaian tarif,"ujarnya.

Begitu juga meski telah dilakukan efisiensi pada segala bidang dan BPKP menyatakan harus dilakukan penyesuain harga maka kita akan melakukannya, terutama kenaikan atau penyesuaian ini harus sesuai dengan golongannya, sebab sudah ada klasifikasinya terutama untuk para pelanggan menengah atau industri.

Dengan demikian kita akan melakukan pengawasan terutama jangan sampai biaya administrasi lebih besar daripada biaya produksi dan distribusi seperti apa yang dimaksud oleh Mendagri,"ucap Azam lagi memaparkan bahwa kepanjangan PDAM adalah Produksi Distribusi Administrasi dan Manajemen. (DNA|mdn|ams)  

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi