DPRD Medan Anggap Pelepasan Aset Pemko di Jalan Jawa Janggal

MEDAN | DNA - DPRD Medan tetap konsern terhadap pelepasan dan pengalihan asset Pemko, terutama yang terjadi di Jalan Jawa No. 42, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur. Bahkan DPRD menganggap ada kejanggalan dalam perjanjian pelepasan dan pembelian hak guna bangunan (HGB) ataslahan tersebut.

Menurut Arif, kejanggalan tersebut antara lain tidak menyertakan DPRD. Dimana UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan adalah Pemda dan DPRD menurut azasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiyang seluasnya.

"Oleh sebab itu, sangat tidak lazim adanya perikatan bahkan penyerahan asset pemerintah daerah tanpa menyertakan DPRD," tegasArif.

Menurut pengamatan mereka (DPRD Medan) bahwa pelepasan asset ini dilakukan secara sepihak dan tidak memenuhi unsurr.

Bahwa dasar yang dijadikan Pemko Medan dan pihak ketiga adalah Peraturan Mendagri No 1 Tahun 1977 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan dikeluarkannya Peraturan Meneg Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaannya.

Artinya, bagaimana mungkin Pemko melakukan perikatan atas perjanjian, atas dasar hukum atau peraturan  yang telah dicabut ataudibatalkan,” tegas nya. (DNA|R-03)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi