40 Persen Perusahaan di Deli Serdang Tidak Miliki Dokumen UPL-UKL

DELI SERDANG I DNA - Sebanyak 40 persen dari 700 lebih perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang, ternyata tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolahan Lingkungan / Upaya Pemantau Lingkungan (UKL/UPL) dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH). Padahal, Berdasarkan UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan setiap perusahaan industri di wajibkan memiliki dokumen UKL/UPL.

"Terhadap pengusaha/pemilik perusahaan sudah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan pendataan perusahaan untuk melengkapi dokumen UKL/UPL nya. Tapi masih banyak yang belum melengkapi," ujar Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Deli Serdang Drs H Sosmono MAP, di ruang kerjanya.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan (Oktober 2011), perusahaan-perusahaan tersebut belum juga memiliki syarat tersebut, maka pihaknya akan melaporkan pemilik usaha kepada pihak berwajib, agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dijlaskannya, perusahaan industri yang wajib memiliki dokumen pengelola lingkungan hidup ada dua kreteria. Kreteria pertama bagi industri yang belum beroperasi wajib memiliki dokumen UKL/UPL dan kriteria kedua bagi industri yang sudah beroperasi wajib memiliki dokumen DPLH. Itu sebabnya, penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL karena merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan. Selain itu, ada pengaturan diamanatkan dalam UU nomor 32/2009 yang menyebutkan dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL.

Nah, bagi orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan maupun yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi, serta pejabat yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL  dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Karenanya, sesuai amanatkan UU, seluruh perusahaan yang wajib miliki dokumen UKL-UPL. Sedangkan, bagi perusahaan yang baru berdiri harus terlebih dahulu mengurus izin lingkungan hidup. Sebab, izin tersebut merupakan syarat untuk mengurus izin lainnya.

"Bagi perusahaan yang tidak miliki UKL-UPL, diwajibkan memiliki surat pernyataan sanggup menjaga lingkungan diketahui Bapedalda. Karenanya bagi pengusaha yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan dihimbau untuk segera membuat pernyataan tersebut," tegas Sosmono. Selain UKL/UPL, H Susmono juga mensinyalir banyak perusahaan yang tidak memiliki dokumen izin pembuangan air limbah (Ipal), izin tempat pembuangan sementara bahan beracun berbahaya (B3) termasuk izin pemanfaatan limbah cair.

Dalam pasal 103 disebutkan sanksi bagi yang mengelola B3 yang tidak memenuhi ketentuan UU nomor 32/2009 dapat dipidana penjara paling lambat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda sedikit Rp 1 miliar-Rp 3 miliar.Bahkan,setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah,baku mutu emisi atau baku mutu gangguan juga dapat di pidana penjara 3 tahun dan denda mencapai Rp 3 miliar.

Karenanya, sebelum Oktober 2011, diminta seluruh pengusaha dan pemilik perusahaan segera melengkapi dokumen UKL dan UPL dan izin lainnya. Soalnya, amanat UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan diberlakukan Oktober 2011, ujar H Susmono  seraya menambahkan pergudangan yang memiliki luas lahan  di atas 500 m2 juga harus melengkapi dokumen tersebut.

DNA | khairunnisya

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi