Tak Penuhi Undangan Dewan, PT Union Pasifik Indonesia Lecehkan Lembaga DPRD

MEDAN | DNA - Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Remond Simatupang menilai, pimpinan perusahaan PT Union Pasifik Indonesia  sebuah perusahaan minuman ringan yang terletak di Jalan KL Yosudarso  tidak menghargai lembaga DPRD Medan.

 "Ini satu bentuk telah melecehkan DPRD Medan.Padahal kita telah undang mereka secara resmi, namun tak satupun perwakilan perusahaan yang hadir,"ujar Remond kepada wartawan  di medan menyikapi ketidakhadiran pimpinan PT Union Pasifik Indonesia dalam memenuhi ungdangan dewan.

Namun demikian lanjut politisi dari Partai Buruh ini, pihaknya akan tetap menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap manegemen PT Union Pasifik Indonesia, inilah salahsatu bukti komitmen Komisi B DPRD Medan dalam memperjuangkan nasib buruh, ungkapnya.

Menurut Remond,  dilakukankan Rapat  Dengar Pedapat (RDP) antara antara buruh dengan pihak perusahaan PT Union Pasifik Indonesia tersebut  menyangkut persoalan hak normatif yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. "Sebanyak 40 karyawan yang bekerja sebagai supir di perusahaan tersebut telah membuat pengaduan ke komisi B DPRD Medan, sebab gaji yang mereka terima selama tidak sesuai dengan ketantuan yakni upah minumum kota (UMK)," ungkap Remond.

Ia juga mengatakan pihaknya bermaksud ingin menbantu menyelesaikan persoalan ini, sebab apa yang dilakukan oleh pihak perusahan tersebut yang membayar gaji dibawah UKM jelas telah melanggar Undang-undang (UU) Perburuhan, namun sepertinya pihak PT Union Pasifik Indonesia sendiri tidak punya niat baik,mereka tidak datang tanpa asalan,"tandas Remond.

Tindakan ini menurut Remond merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaga DPRD Medan, kalau sekiranya meraka belum bisa hadir, harusnya ada pemberitahuan,  apakah melalui telepon, surat  dan sebagainya sehingga Komisi B DPRD Medan juga bisa menundanya."Inilah salahsatu bentuk arogansi pihak perusahaan," papar Remond.

Namun begitu kata Remond, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan kedua, tapi sebelumnya Remond menyarankan agar Komisi B DPRD Medan melakukan speksi mendadak (Sidak) ke PT Union Pasifik Indonesia tersebut, sebab disinyalir banyak persoalan yang tersimpan di perusahaan tersebut.

DNA | R Syam

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi