Tawuran dan Konflik Sosial Terjadi Karena Kurangnya Pemahaman Pancasila

JAKARTA | DNA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tentang pandangan masyarakat terhadap Pancasila. Survei dilakukan pada 27-28 Mei lalu. Hasilnya, sebagian besar responden menyebut Pancasila penting untuk dipertahankan. Mereka juga melihat, permasalahan bangsa, seperti tawuran, konflik antarkelompok masyarkat dan antarumat beragama terjadi karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

"Survei ini penting, sebelum kita menentukan kebijakan, strategi, dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan revitalisasi Pancasila," kata Presiden dalam pidato Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (01/06/2011).

Ide melakukan survei ini muncul setelah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga negara pada 24 Mei lalu di Gedung Mahkamah Konstitusi. Saat itu, forum sepakat perlunya revitalisasi Pancasila. Di lain pihak, Presiden SBY juga mengetahui banyak masyarkat menginginkan perlu revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Guna lebih melengkapi pemahamannya atas apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran, aspirasi, dan rekomendasi masyarakat luas, Presiden meminta BPS melakukan survei tersebut.

Survei BPS dilaksanakan pada 27 sampai 29 Mei 2011, mengambil sampel 12.056 responden yang tersebar di 180 kabupaten/kota di 33 provinsi Indonesia. Metode yang dilakukan adalah wawancara langsung atau tatap muka.

Responden terdiri atas pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, petani dan nelayan, guru dan dosen, TNI dan Polri, tenaga provensional, pengusaha, anggota DPRD, dan lain-lain. Hasil survei mengatakan, pertama, 79,26 persen masyarakat yang jadi responden berpendapat Pancasila penting untuk dipertahankan.

Kedua, 89 persen masyarakat berpendapat bahwa berbagai permasalahan bangsa, seperti tawuran antarpelajar, konflik antarkelompok masyarkat dan antarumat beragama, golongan, dan etnis terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila dalm kehidupan sehari-hari.

Ketiga, ketika ditanya bagaimana cara yang paling tepat agar masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, jawabannya adalah 30 persen melalui pendidikan, 19 persen melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat pemerintahan dan pejabat negara, baik pusat dan daerah. Lalu, 14 persen responden menjawab melalui contoh dan perbuatan nyata para tokoh masyarakat, 13 persen melalui penataran, 12 persen melalui media massa, dan 10 persen melalui ceramah keagamaan.

Untuk pertanyaan: siapa yang harus melakukan edukasi dan sosialisasi Pancasila, responden menjawab 43 persen oleh para guru dan dosen, 28 persen oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen oleh badan khusus yang dibuat oleh pemerintah, dan 3 persen oleh elit politik.

Menurut Presiden SBY, hasil sebuah lembaga survei lainnya menyangkut pendapat publik adalah tentang isu negara berdasarkan agama yang mencuat akhir-akhir ini. "Sekitar 75 persen mereka mengatakan keinginan untuk mendirikan dan adanya gerakan politik negara berdasarkan agama itu tidak dibenarkan dan itu tidak boleh dibiarkan," ujar SBY.

Presiden menegaskan, hasil survei bukan satu-satunya faktor dalam menentukan revitalisasi Pancasila, namun pendapat dan aspirasi rakyat seperti itu mesti diperhatian dan pertimbangkan secara seksama. Perumusan edukasi nilai-nilai Pancasila dengan metode yang paling efektif tengah dilakukan oleh Mendiknas dan jajaran menteri terkait atas arahan Presiden.

DNA | Presidenri

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi