Terlibat Korupsi, Poldasu Tangkap Bendahara Disdikjar Simalungun

MEDAN | DNA - Petugas Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrim Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, menetapkan Bendahara  Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Pemkab Simalungun,  LTPH (40) sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi rehabilitasi gedung Sekolah Dasar se Pemkab Simaungun, Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 52,5 Miliar.

Dalam penyelidikan diketahui, Negara mengalami kerugian Rp.7,3 milyar, dalam dua kasus yaitu dalam kasus dugaan rehab gedung 308 SD sebesar Rp.4,3 milyar dan pembayaran pesanan materil rehab bangunan Rp.3 milyar, dengan total seluruhnya Rp.7,3 milyar.

Direktur Reskrim Khusus Poldasu, Kombes.Pol.Drs.Sadono Budi Nugroho,SH, dikonfirmasi wartawan, membenarkan penangkapan dan penahanan Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Disdikjar) Pemkab Simalungun, berinitial  LTPH. "Dia sekarang kita tahan," kata Sadono.

Dijelaskannya, kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.52,5 milyar lebih, di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Simalungun, masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrim Khusus (Ditreskrimsus)  Polda Sumut.

Diakuinya, Tipikor masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti sebagai bahan penyelidikan. "Kasus ini kita tanggani berdasarkan pemberitaan di surat kabar dan hasil monitor tim dilapangan," ujar  Budi. Tidak tertutup kemungkinan, tersangkanya akan bertambah.

Kasat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Verdy Kalele menambahkan, DAK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp52 miliar lebih tersebut, diperuntukkan untuk biaya rehabilitasi 308 sekolah dasar (SD) se Kab Simalungun. "Prosesnya masih lidik. Kita masih lakukan pengumpulan bukti," ungkap Verdy.

Diketahui, Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, mendapat kucuran dana dari Departemen Pendidikan Pusat sebesar Rp 46 miliar. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 6 miliar disediakan oleh Pemkab Simalungun, sebagai dana penyerta untuk merehabilitasi 38 sekolah dasar se Pemkab Simalungun."Pemkab yang menerima DAK harus menyediakan dana penyerta," jelas Verdy.

Kasus ini, sebelumnya ditanggani Polres Simalungun, semasa dipimpin AKBP Marzuki. Saat itu, petugas Tipikor Sat Reskrim Polres Simalungun menangkap dan menetapkan Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Pemkab Simalungun berinisial LTPH, 40 sebagai tersangka. LTPH disangkakan melakukan penggelapan pembayaran pesanan dan pemasangan material rehab bangunan DAK tahun 2009 sebesar Rp4,3 miliar. Total kerugian negara dari dua kasus ini mencapai Rp7,3 miliar.

DNA | Ichsan

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi