Pembangunan J-City Medan Johor Syarat Penyimpangan

MEDAN | DNA - Fraksi PAN DPRD Medan mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk konsisten melakukan pengawasan terkait pemberian izin bagi pengembang di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ruang terbuka hijau serta lokasi peruntukan umum.

Seperti halnya pembangunan komplek perumahan Johor City (J-City) di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor dinilai sarat penyimpangan. Parahnya lagi, selain penyempitan sungai, pembangunan ruko dan perumahan sekitar 360 unit tersebut belum memiliki izin dan perubahan peruntukan, namun Pemko Medan terkesan membiarkan.

Juru bicara Fraksi PAN, Kuat Surbakti mempertanyakan sikap Pemko Medan, sehingga membiarkan pihak pengembang leluasa mendirikan bangunan di DAS tanpa izin. Bahkan membangun jembatan melintas sungai Babura mengubungkan komplek J-City ke Jalan Duku I hanya kepentingan pihak pengembang.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti lambatnya penyelesaian asset Pemko Medan. Dalam hal ini PAN mendesak Pemko Medan agar sesegera mungkin melakukan infentarisasi asset sekaligus proses sertifikasi. Penyelesaian masalah aset dianggap perlu, menghindari status laporan keuangan Pemko yang disclaimer, sehingga ke depan menjadi lebih baik.

Sama halnya dengan perlindungan kawasan hutan bakau (mangrove) di kawasan Medan Utara, selain fungsi hutan mangrove peruntukan ruang terbuka hijau dan menahan abrasi pantai. Pemko Medan diharapkan mampu mengelola hutan mangrove memberikan nilai tambah sebagai sarana rekreasi dan wisata alam. Sungai sungai kecil agar dibersihkan dan difungsikan sarana wisata.

Sementara itu, di kesempatan yang berbeda Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Ahmad Arief menyebutkan, Pemko Medan harus berani memberikan tindakan tegas terhadap pengembang Johor City. Sebab, setahu Arif, Ianya selaku anggota komisi D yang membidangi pembangunan belum pernah mengetahui adanya rekomendasi dewan terkait perubabahan peruntukan lahan Johor City.

Terkait pembangunan J-City, Arif menyayangkan pihak Pemko Medan dalam hal ini Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) yang dinilai lalai bahkan "main mata" dengan pihak pengembang sehingga tidak melakukan tindakan tegas. Pada hal kata Arif, akibat kelalaian Dinas TRTB, Pemko Medan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar ratusan juta rupiah dari Johor City.

Arif berjanji, pihaknya akan membawa masalah tersebut di komisi D serta menindaklanjutinya ke tingkat pimpinan DPRD. Bahkan kata Arief, Fraksinya tidak akan menyetujui perubahan peruntukan lahan J City begitu saja jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk sementara, Arif minta Dinas TRTB dapat melakukan tindakan stanvas pembangunan sebelum menyelesaikan kewajibannya.

Sementara itu, Kadis TRTB Kota Medan Ir Sampurno Pohan saat dikonfirmasi lewat telephon selularnya, terkait masalah perizinan pembangunan ruko, perumahan serta pembangunan jembatan di kompleks J-City menyebutkan masih proses. “Lagi proses lae," demikian balasan singkat melalui SMS nya.

DNA | R Syam

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi