Menjelang Pilkada, Aceh Tenggara "Memanas", DPRK Tuding Bupati Korupsi

KUTA CANE I DNA  - Menjelang pilkada tahun 2012 mendatang, suhu politik di Aceh Tenggara kian memanas. Bahkan, baru-baru ini luas beredar berita tentang tudingan korupsi Bupati Aceh Tenggara Hasanuddin, yang dikuak Badan Kehormatan (BK) DPRK Aceh Tenggara Tengku Appan Husni JS.

Sejumlah media on line memuat pemaparan Tengku Appan, yang menyebutkan bahwa pada 2 Maret 2011 lalu, dirinya telah melaporkan dugaan korupsi senilai Rp 59 milyar dari rincian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah (DPPD) tahun 2008 dan 2009 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Tenggara Hasanuddin, dalam keterangan persnya baru - baru ini di aula Pemkab Aceh Tenggara, menangkis dugaan tersebut. Disebutkannya, situasi politik mendekati Pilkada, memang kerap memanas, bahkan tidak sedikit pula pihak tertentu mempergunakan even ini sebagai jurus ampuh menjatuhkan rival politik.

"Nah, inilah yang tengah saya hadapi," bilang Hasanuddin, yang rencananya bakal kembali maju sebagai orang nomor satu di Aceh Tenggara untuk periode 2012 / 2017.

Dipaparkannya, selaku BK DPRK Tengku Appan seharusnya menyoroti internal legislatif, dan bukan mengkritik APBK Aceh Tenggara, yang pada dasarnya telah disepakati eksekutif bersamaan dengan legislatif.

Dalam keteranganya lebih lanjut, Hasnuddin menjabarkan seluruh peraturan yang menjadi payung hukum kebijakan yang diambil Pemkab Aceh Tenggara, yang menurut Tengku Appan justru merupakan pelanggaran.

Diantaranya, Permenkeu  No 21/PMK.07/2009, tentang pelaksanaan dan pertanggunjawaban dana transfer ke Daerah. Menurut kajian hukum yang dilakukan Bupati Aceh Tenggara, peraturan itu hanya mengatur tentang tata cara transfer ke daerah dan pembuatan laporan penyerapan dana atas transfer dan bukan mengatur mengenai sanksi. Sedangkan PMK Nomor 200 menqatur tentang pelaksanaan penyaluran DAK bidang Pendidikan Tahun 2010 sedangkan Juknisnya diatur Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan Surat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5790/C.C2/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Begitu juga halnya dengan tudingan pelanggaran PP No 105 / 2000, yang menurut Hasanuddin, APBK Aceh Tenggara 2011 telah mempedomani PP Nomor 58 Tahun 2005, Sedangkan PP 105/2000 tidak dipergunakan lagi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 157 PP 58/2005).

Sama halnya dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tidak lagi dipergunakan dalam merancang APBK Aceh Tenggara 2011. Sebab, yang dipedomani saat ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Kepmendagri Nomor 29/2002 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 335 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan 59 Tahun 2007).

Saat dikejar, apakah dirinya akan mengambil langkah hukum atas tudingan yang dilakukan Tengku Appan, Hasanuddin tidak akan melakukannya,"karena saya orang yang dituakan, saya tidak akan melakukan itu, biar hukum yang bicara," tandasnya.

Reporter | Khairunnisya

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi