Ombudsman: Pelayanan Publik Pemko Medan Masih Buruk

MEDAN | DNA - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyayangkan Walikota Medan yang tidak menyinggung persoalan pelayanan Publik. Meskipun secara atributisasi pelayanan publik di Kota Medan sudah baik namun berbeda halnya secara kualitas. 

Pasalnya di lapangan masih sering dijumpai masyarakat menerima pelayanan yang buruk oleh aparat pemerintahan. Seperti halnya persoalan kutipan liar, admistrasi dan birokrasi yang berbelit-belit dan waktu yang tidak terukur.  

"Banyak aspek yang sudah dilakukan disampaikan Walikota Medan tadi. Tetapi aspek pelayanan publik yang tidak disinggung. Padahal menurut saya aspek pelayanan publik ini perlu dilakukan pembenahan karena kita anggap masih berada di zona kuning,"ujar Abyadi usai rapat paripurna.

Sebelumnya  Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung pencapaian Pemko Medan mendapatkan predikat opini penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) patut diapresiasi. 

"Kita patut mengapresiasi atas perolehan prestasi ini, mempertahankan prestasi lebih sulit daripada mendapatkan prestasi,"ujar Henry.

Kesuksesan ini tentunya harus terlihat nyata dari indikator sosial ekonomi masyarakat yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk kota Medan tahun 2014 sebesar 2.763.632 jiwa dengan produk domestik regional bruto mencapai rata-rata  61,71 %. Namun kenyataannya jumlah angkatan kerja (pengangguran) relatif masih tinggi mencapai 9.48% pada tahun 2014. 

"Ini menjadi tanggungjawab kita untuk segera menyelesaikannya dengan program-program yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Pengangguran kalau masih tinggi atau naik dari jumlah sebelumnya berarti kan ada yang salah,"pungkasnya. (dna/mdn)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi