Banyak yang Tak Percaya, Ada Suap di MK

MEDAN | DNA - Soal isu suap terhadap salah seorang majelis hakim mahkamah konstitusi Akil Mochtar dalam kasus penyelesaian sengketa Pilkada, banyak yang tidak percaya.

"Sampai sekarang ini, kita belum bisa menerima adanya rumor atau isu kalau ada oknum di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut bisa disuap untuk memenangkan atau mengalahkan pasangan calon kepala daerah dalam perkara sengketa Pilkada," hal ini dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Rahmat Kartolo kepada wartawan, Sabtu (11/12/2010) saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU).

Lebih lanjut, Rahmat kartolo ini memaparkan dari tiga sengketa Pileg dan Pilkada yang diajukan ke MK, KPU Kota Medan selalu menang, dimana gugatan para penggugat ditolak.

Untuk saat ini, kita belum bisa bisa menerima peryataan adanya isu suap terhadap salah seorang majelis hakimnya, apalagi Akil Mochtar SH yang disebut menerima suap, adalah ketua majelis yang memimpin proses persidangan antara KPU Medan dengan para penguggat dari calon kepala daerah dan legislatif.

Apalah artinya, uang sebanyak Rp 1 Milliar, ketika itu para calon pasangan walikota/wakil walikota Medan yang kalah itu mempunyai kharisma tersendiri selain dukungan partai politik, mereka juga para pengusaha, mantan penguasa yang diyakini bisa membayar diatas Rp 1 Milliar, ujar praktisi kampus ini.

Lihat saja Calon Walikota Medan Rudolf M Pardede, dia itu seorang pengusaha, mantan anggota MPR/DPR, Mantan Wagubsu, Mantan Gubsu dan terakhir anggota DPD RI, belum lagi Sopyan Tan salah seorang pengusaha dan yang mempunyai massa yang banyak, ujar Rahmat. Kalau hakimnya mau disuap pasti akan lebih besar lagi dari jumlah Rp 1 Milliar.

Namun karena hakim-hakim sudah teruji dan terseleksi cukup ketat, ini menunjukan kwalitas terhadap majelis hakim konstitusi ini mustahil mau disuap.Dimana KPU Medan,mendapatkan gugatan sebanyak tiga kali dari para peserta pemlihan legislatif dan pilkada di mahkamah konstitusi, dan semua gugatan yang diajukan tidak dikabulkan oleh mahkamah konstitusi pada waktu itu.

Pada saat putaran pertama Pilkada Kota Medan pada tahun 2010 lalu, KPU Medan digugat Calon Walikota/Wakil Walikota Medan, Prof Aruif dan Supratikno pasangan nomor 7 dibonceng oleh bakal calon pasangan Walikota Medan Rudolf M Pardede yang berpasangan dengan Affifudin lubis. Ketika itu Prof Arif minta pilkada diulang kembali dan memasukan Rudolf sebagai peserta calon walikota medan .

Sedangkan pada putaran kedua, KPU Medan digugat oleh Calon Pasangan Walikota/Wakil Walikota Medan, Sopyan Tan-Nelly Armayanti, sedangkan Pemilihan Legislatif pada tahun 2009 pada waktu itu sengketa ditubuh Partai Amanah Nasional dengan nomor urut No 9, ketika itu terjadi sengketa antara Kamaluddin Harahap dan Adi Munasip.

Dalam gugatannya, Adi Munasip menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi agar KPU Medan membatalkan peroleh suara Kamaluddin Harahap. Nah dari ketiga gugatan itu, KPU Kota Medan menang.
“Seandai kalau para hakim di MK bisa dibeli pada saat itu, maka KPU Medan akan dikalahkan pada saat sidang di MK,”ucap Rahmat.

Diutarakannya, secara pribadi selaku komisiones KPU Medan berharap bahwa penyelesaian sengketa Pilkada tetap di Mk, ini dilihat dari hasil rekrutmen para majelis hakim di MK sangat ketat, sehingga menghasilkan sembilan hakim yang berkwalitas ini.

Mungkin saja ini adalah upaya isu yang dihembuskan oleh kelompok tertentu untuk merusak kredibelittas institusi MK sendiri, selain upaya maupun langkah yang dilakukan oleh ketua MK Mahfud dan Akil; Mochtar mengadukan KPK sudah tepat untuk membongkar siapa yang menerima suap.

Karena kita sudah mempunyai pengalaman dalam kasus sengketa pilkada, yang waktu pasangan Bakal Calon (balon) Walikota Medan Rudolf M Pardede dan Wakil Walikota Medan, Affifuddin yang menggugat KPU ke PTUN dan PTTUN Medan.

Meski telah melampirkan bukti, namun pihak PTUN dan PTTUN, justru mengalahkan KPU Medan. Namun ketika di MK dengan pembuktian yang sama, majelis hakim ini sengat selektif dengan melakukan pembuktian kedua belah pihak, hingga akhirnya dimenangkan oleh KPU Medan.

Sementara Itu ditempat terpisah Alamsyah Hamdani Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Medan,Nomor 10 Sopyan Tan-Nelly Armayanti saat dihubungi melalui telephon selulernya mengatakan untuk kasus ini agar secepatnya diungkap tentang kebenaran adanya isu suap.

Alamsyah menegaskan memang pada saat pengajuan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap KPU Medan, memang pihaknya tidak ada mengeluarkan uang.

Begitu juga, selama proses berjalan tidak ada pihak orang tertentu atau calo yang mencoba menghubungi kami, ketika itu meski beberapa paniteranya kami memang sudah kenal akan tetapi merekapun tidak ada menanyakan atau mengurusi masalah sengketa pilkada, selain itu pun kami juga tidak mau menyelesaikan kasus tersebut dengan suap.

Kalaupun dalam perjalanan sengketa pilkada ada masalah atau isu suap, hendaknya bisa dilakukan penyelidikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ketua Mahfud MD dan Akil Mochtar itu sudah tepat mengadukan masalah itu ke KPK.

Sedangkan mengenai kekalahan kami pada waktu itu bukan adanya masalah suap menyuap, akan tetapi saksi kunci yang kami ajukan tidak datang ke MK, sebab mereka itu sebagiannya adalah lurah dan camat yang takut jabatannya dicopot kalau menjadi saksi dipersidangan, "jadi itulah kekecawaan saya, seandainya mereka mau menjadi saksi adanya kecurangan maka dalam putusan MK pasti kami yang dimenangka, ujar Alamsyah.

Alamsyah menuturkan, bahwa sengketa pilkada di MK semuanya gratis, jadi apa yang diputuskan MK itu berdasarkan pertimbang dan bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Reporter | Ichsan

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi