60 Persen Tindak Pelecehan Seksual Anak di Sumut

MEDAN I DNA -  Pelecehan seksual terhadap anak di Sumut semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Sumut, dari 126 kasus tindak kekerasan terhadap anak di tahun 2010, 60 persen diantaranya merupakan pelecehan seksual.

"Diantara 126 kasus dari Januari -19 Oktober 2010 ini, 60 persen kasus yang kita tangani merupakan tindak pelecehan seksual," kata Ketua Pokja Pengaduan KPAIDSU, Muslim Harahap, Selasa (19/10/2010).

Bila dibanding tahun 2009 (108 kasus), lanjutnya, tindak kekerasan terhadap anak tahun ini jauh meningkat. Dan ironisnya, dalam tindak kekerasan ini, ada 4 kasus yang melibatkan oknum TNI/Polri. "Kita sangat menyayangkan hal ini. Kalau tahun 2009
lalu, kita hanya menangani 2 kasus yang dilakukan oknum TNI/Polri, dan kasus ini sudah putus dipengadilan, akan tetapi tahun ini jumlah
tersebut bertambah dua kali lipat. Dan 3 kasus yang melibatkan oknum TNI/Polri sudah dalam persidangan dan satu oknum TNI dari Lantamal I Belawan sedang dalam sidang kode etik ," ungkapnya.

Lebih lanjut Muslim mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual, penculikan, dan penganiayaan banyak yang menggantung atau belum selesai. Di Polresta Medan, ada 5 kasus anak yang hingga kini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Bahkan, ada satu kasus pencabulan anak yang hingga kini prosesnya menggantung dan terkesan diperlambat.
Yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi dari Polsek Kota Pinang, Aiptu Djaya terhadap siswi SDN di Labuhan Batu Selatan, M (14).

Meski pelaku sudah ditahan pada 28 Juni 2010, namun sepertinya tak lama lagi, yakni 25 Oktober 2010, pelaku akan bebas karena masa penahanannya sudah habis. Sebab, hingga kini berkas tersangka tidak lengkap (P19) karena kurangnya bukti dan saksi.

"Kita kecewa dengan kinerja kepolisian yang terkesan memperlambat penanganan kasus ini. Saya duga kasus ini akan di SP3 kan (penghentian penyidikan). Hingga kini saksi utama yang juga terlibat dalam kasus
ini yakni Hotma Napitupulu, masih DPO. Namun yangmembuat kita kecewa karena polisi terlalu lama menetapkan dia menjadi tersangka," timpal Zahrin Piliang, Ketua KPAID-SU.

"Saya berharap pihak kepolisian juga menyebarkan photo DPO ini keseluruh daerah yang dianggap sebagai pelarian dia. Jangan hanya menyebar photo teroris saja. Kasus seperti ini juga harus dilakukan.  Kita berharap, DPO segera ditangkap guna berjalannya proses hukum ini," tandas Muslim seraya mengatakan bahwa Hotma Br Napitupulu (DPO) juga merupakan pelaku trafficking di Sisumut, tempat tinggalnya. (DNA/R-06)

0 Responses

Isi Komentar :

* ) semua komentar akan di moderasi