LUBUKPAKAM | DNA - Pengajuan permohonan pembangunan infrastruktur melalui jalur  kegiatan reses menjadi dilema bagi anggota DPRD.”Setiap kegiatan reses,  permohonan pembangunan infrastruktur angka yang tertinggi, dibandingkan  sektor pembangunan lainnya,” Demikian disampaikan, Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (PDS).

(foto:dnaberita/khairunisya)

Sehingga setiap adanya kegiatan reses yang merupakan sarana untuk membangun komunikasi politik dan pertanggungjawaban moral terhadap konstituennya, menjadi hambar. Pasalnya, kehambaran terjadi karena permohonan pembangunan infrastruktur yang disampaikan tidak direalisasikan.

Bahkan, pernah ada pengajuan permohonan pembangunan infrastruktur  melalui reses sebanyak 12 kali. namun, hingga saat ini pembangunan tidak pernah terlaksana.”Kan menjadi dilema bagi kita, bahkan kerap datang tudingan kegiatan reses terkesan menghampurkan uang,”ketus anggota DPRD yang berasal Daerah Pemilihan I (Dapil I) ini.

Biaya kegiatan reses setiap anggota DPRD sekitar Rp 15 juta selama seminggu, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sekitar 50 orang, maka APBD Deli Serdang tahun 2010 harus menangung biaya reses Rp 750 juta.

Kegiatan reses dilakukan dengan cara non-formal (sendiri) dan formal. Reses formal, dilakukan secara bersama-sama anggota DPRD berasal dari daerah pemilihan masing-masing. Untuk reses non formal, dilakukan secara sendiri. anggota DPRD yang bersangkutan mengelar acara reses secara sendirian.

”Anggota DPRD menggumpulkan konstituennya untuk menyerap aspirasi yang tertinggal di kegiatan Musyawara Pembangunan Daerah ditingkatan kecamatan atau Desa,”Anggota DPRD lainnya, Muhammad Iqbal SE (PKS) berasal dari Dapem V.

Selain menampung aspirasi dari konstituen. kewajiban lainnya membuat laporan kegiatan reses, yang bakal dirangkum pandangan fraksi dalam rapat paripurna.

Iqbal bertekat hasil resesnya bakal ditampung dalam penyusunan P-APBD 2010 serta pembuatan APBD 2011 mendatang.”Minimal ada pembangunan per-desa. Ini pertarungan moral,”tegasnya.

Ketika ditanyakan soal anggaran Rp 15 juta yang berasal  APBD,  Iqbal menjelaskan anggaran sebesar itu dinilai masih kurang. Pasalnya, selain membiayai kegiatan reses terkadang anggota DPRD harus memberikan bantuan membangunan rumah ibadah ditempat kegiatan reses digelar.

Koleha lainnya, Mikail TP Purba (Golkar) berasal dari Dapem V, menambahkan selain memperjuangkan aspirasi yang diserap dari konstituen, anggaran reses yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawaban dengan membuat laporan kegiatan reses dibuktikan dengan daftar perserta yang ikut reses.

”Saya harus melampirkan tanda tanggan sekitar 900 orang peserta reses,”bilangnya. Namun, berbeda dengan Mikail kegiatan reses sendiri atau non-formal dimanfaatkannya sebagai ajang mendekatkan diri kepada konstituen. Dengan adanya pemilihan langsung, anggota DPRD lebih dekat dengan konstituen, sehingga reses dapat dijadikan kegiatan kampanye.